Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat.
Selain menyelamatkan warga, pemerintah diminta memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi hingga proses pemulihan pascabencana.
Puan menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana, terutama bagi masyarakat yang masih berada di kawasan terdampak dan membutuhkan evakuasi.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan resminya, Senin (12/10).
Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (10/10) setelah hujan deras melanda Kota Padang berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Derasnya arus banjir membuat sejumlah warga terjebak dan membutuhkan pertolongan segera.
Tim SAR gabungan dilaporkan telah mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah. Proses penyelamatan dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah derasnya arus.
Puan mengapresiasi kerja petugas dan relawan yang terlibat dalam proses penyelamatan. Menurutnya, kecepatan pertolongan dan ketersediaan tempat berlindung menjadi hal penting bagi warga yang menghadapi situasi darurat.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” ujarnya.
Politikus PDIP itu juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan yang memadai. Penanganan bencana, kata dia, tidak cukup hanya dengan mengevakuasi warga, tetapi harus dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar selama mereka belum bisa kembali ke rumah.
“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi. Pendataan warga terdampak masih berlangsung dan terus diperbarui.
Puan meminta pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan layak, dilengkapi fasilitas kesehatan serta kebutuhan dasar seperti selimut dan pakaian. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, mulai dari anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, hingga penyandang disabilitas serta warga dengan penyakit bawaan.
“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” katanya.
Menurut Puan, kepastian mengenai tempat tinggal sementara dan kelanjutan bantuan diperlukan agar warga tidak terburu-buru kembali ke wilayah berisiko. Pemerintah juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan serta langkah penanganan berikutnya.
Di sisi lain, dampak banjir terhadap tempat tinggal dan penghidupan warga juga menjadi perhatian. Data sementara mencatat satu rumah mengalami rusak berat, empat rumah rusak sedang, serta sekitar 120 rumah terdampak banjir.
Akses jalan di wilayah Kuranji juga terputus sehingga menghambat mobilitas menuju sejumlah lokasi terdampak.
Puan mendorong pemerintah memastikan adanya tindak lanjut perbaikan rumah warga yang rusak. Ia menilai, proses pemulihan harus dirancang sejak masa tanggap darurat agar masyarakat memiliki kepastian mengenai bantuan yang akan diterima.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan dampak ekonomi yang berpotensi dialami keluarga terdampak, terutama mereka yang kehilangan penghasilan karena aktivitas pekerjaan terganggu.
Menurutnya, dukungan pemerintah perlu mencakup pemulihan mata pencaharian agar warga dapat kembali memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengambil risiko pulang terlalu cepat ke kawasan yang belum aman.
Selain penanganan jangka pendek, Puan meminta pemerintah mengevaluasi upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko banjir serupa. Perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak dinilai perlu menjadi bagian dari langkah antisipasi.
“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” ujarnya.
Puan memastikan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
Ia juga menekankan perlunya dukungan peralatan yang memadai bagi petugas SAR dan relawan agar proses penyelamatan berlangsung efektif tanpa mengabaikan keselamatan petugas.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” pungkas Puan.
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
