AS Batal Kecam Inggris atas Kebijakan Boikot Produk Israel

Mutiul Alim | Kamis, 24/09/2026 19:10 WIB

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio (Foto: AFP)

Washinton, Jurnas.com - Sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) di Yerusalem dan Washington sempat menyusun draf pernyataan atas nama Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang mengecam rencana Inggris, Prancis, dan Kanada memboikot impor produk dari permukiman Israel di Tepi Barat.

Namun, dokumen tertanggal 8 September 2026 tersebut pada akhirnya batal diterbitkan, setelah tidak mendapat dukungan dari Gedung Putih dan pimpinan senior Departemen Luar Negeri AS.

Draf yang diprakarsai oleh David Milstein selaku penasihat Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengusulkan agar Rubio melabeli tindakan negara-negara Barat tersebut sebagai langkah bermusuhan yang memicu antisemitisme dan mengadopsi taktik gerakan boikot.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada 8 September lalu sebelum bertolak ke Amerika Latin, Rubio memilih untuk menahan diri dari kritik terbuka. "Jelas kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan Inggris. Kami melihat pengumuman mereka hari ini, tetapi saya tidak memiliki komentar mengenai hal itu saat ini," ujar Rubio kala itu.

Insiden ini memperlihatkan melebarnya jurang perbedaan pandangan antara Gedung Putih dan para diplomat senior AS di Israel, terkait cara merespons ekspansi permukiman di bawah pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Kamis (24/9).

Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan penolakannya terhadap perluasan permukiman dan aneksasi Tepi Barat, sebuah pandangan yang berseberangan dengan pendekatan Huckabee dan Milstein yang mendukung keberadaan permukiman tersebut.

Dinamika ini juga mencerminkan pergeseran ideologis di internal publik AS. Hasil jajak pendapat Pew Research Center menunjukkan peningkatan sikap kritis di kalangan pemilih muda Partai Republik, ketika 57 persen responden berusia 18–49 tahun kini memiliki pandangan kurang baik terhadap Israel.

Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak Perang 1967 dan dianggap ilegal oleh PBB berdasarkan hukum internasional, saat ini dihuni oleh sekitar 500.000 pemukim Israel dan 3 juta warga Palestina.

Eskalasi kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina tercatat mengalami peningkatan tajam sepanjang tahun ini, di tengah dorongan ekspansi dari pemerintah kanan Israel.