Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (Foto: dok. jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Hal tersebud disampaikan Wamenkomdigi Nezar Patria saat memberikan opening speech dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (28/08/2026).
Dalam kesempatan itu, Wamenkomdigi menilai kemajuan AI generatif telah membawa peluang peningkatan produktivitas sekaligus kekhawatiran terhadap perubahan struktur pekerjaan.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Wamenkomdigi dalam siaran resmi.
Ia mengatakan bahwa kebutuhan pekerja untuk bersiap semakin mendesak mengingat paparan AI terhadap tenaga kerja mulai meluas.
Wamenkomdigi merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menunjukkan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Dampaknya juga tidak terbatas pada lapangan kerja, tetapi dapat memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” kata dia.
Karena itu, Wamen Nezar menilai pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi baru kemudian menyusun langkah mitigasi. Kebijakan perlu diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.
“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandasnya.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar transformasi AI dapat dikelola sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Dalam konteks pemerintahan, Wamenkomdigi menekankan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang aparatur sipil negara menjadi kebutuhan mendesak.
ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Tanpa pemahaman memadai, menurut Wamen Nezar, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi.
Wamen Nezar berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, termasuk melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan kapasitas tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif menghadapi era AI.
“Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” tandasnya.
Selain kompetensi, Wamen Nezar menegaskan kesiapan menghadapi AI perlu ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.
Sabtu, 29/08/2026 18:29 WIB
Sabtu, 29/08/2026 15:38 WIB
