Ongen: Projo Relawan Semu, Tak Miliki Arah Gerakan Politik yang Jelas

Samrut Lellolsima | Selasa, 25/08/2026 18:27 WIB

Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen melontarkan kritik terhadap keberadaan Projo yang selama ini dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ongen menyebut Projo sebagai relawan semu karena dinilai tidak memiliki arah gerakan politik yang jelas dan cenderung kembali mencuat ketika momentum politik mulai menghangat.

“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen kepada wartawan, Selasa (25/8).

Menurut Ongen, citra Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membuat kelompok tersebut sulit dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Ia menilai aktivitas Projo lebih banyak terlihat dalam mobilisasi politik dibandingkan gerakan kerelawanan yang konsisten.

Ongen bahkan secara satir menyamakan fenomena tersebut dengan istilah “kabinet bayangan” yang pernah digunakan Feri Amsari dan kawan-kawan untuk menggambarkan kelompok di luar struktur pemerintahan yang seolah memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik.

“Kalau istilah kabinet bayangan yang dibikin Feri Amsari Cs itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan Projo bukan bagian dari kabinet pemerintahan secara formal. Namun, menurutnya, kedekatan organisasi relawan dengan lingkaran kekuasaan kerap membuat batas antara gerakan relawan dan kepentingan politik menjadi kabur.

“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Ongen juga menyindir sejumlah elite relawan yang dinilainya terlalu percaya diri dalam membaca arah politik nasional. Menurut dia, dinamika kekuasaan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan pernyataan elite organisasi relawan.

“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat yang menentukan,” tegas Ongen.

Kritik tersebut kembali menempatkan Projo dalam sorotan di tengah dinamika politik nasional yang semakin menghangat. Bagi Ongen, organisasi yang lahir dari gerakan relawan semestinya mampu menunjukkan konsistensi perjuangan, bukan sekadar aktif ketika kontestasi politik berlangsung.

“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya: ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” pungkasnya.