Iran Ancam Denda dan Sita Kapal yang Langgar Aturan di Selat Hormuz

Vaza Diva | Selasa, 25/08/2026 13:30 WIB

Iran menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Foto: Anadolu)

Teheran, Jurnas.com - Iran memperingatkan kapal-kapal yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz dapat dikenai sanksi berupa denda, penahanan, hingga penyitaan ketika kembali melintasi jalur strategis tersebut.

Peringatan itu disampaikan Otoritas Selat Teluk Persia Iran melalui pernyataan di platform media sosial X yang dikutip pada Selasa (25/8).

Otoritas tersebut meminta perusahaan yang mengangkut kargo dari maupun menuju kawasan Teluk untuk memeriksa daftar terbaru kapal yang dituduh melakukan pelanggaran sebelum menyewa kapal.

Mulai Minggu, kapal yang bekerja sama dengan kapal-kapal yang telah masuk dalam daftar tersebut juga akan dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran.

Ketentuan itu mencakup kapal yang terlibat dalam pemindahan muatan antarkapal atau ship-to-ship transfer, transshipment, serta kegiatan serupa.

Kapal yang ingin dikeluarkan dari daftar tersebut diwajibkan mengajukan permohonan resmi dengan menyertakan alasan penghapusan.

Peringatan Iran muncul di tengah situasi hubungan Teheran dan Washington yang masih diwarnai ketegangan.

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar.

Kesepakatan tersebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari dan membuka jalan bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan menuju kesepakatan akhir.

Namun, proses negosiasi selanjutnya mengalami kebuntuan. Salah satu persoalan yang masih diperdebatkan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global karena menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Dengan ancaman denda, penahanan, hingga penyitaan kapal, langkah terbaru Iran berpotensi menambah ketidakpastian bagi perusahaan pelayaran yang beroperasi di kawasan tersebut. (Anadolu)