Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari 2029 menuai sorotan.
Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi memicu spekulasi politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ongen meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan hingga 2029. Menurutnya, pernyataan mengenai berakhirnya kekuasaan presiden sebelum masa jabatan berakhir harus didasarkan pada fakta politik dan mekanisme konstitusional, bukan sekadar insting.
“Budi Arie jangan mimpi di siang bolong. Jangan karena kecewa atau dendam setelah kena reshuffle kemudian mengeluarkan statement yang tidak punya dasar bahwa kekuasaan Presiden Prabowo tidak sampai 2029,” kata Ongen kepada wartawan, Selasa (25/8).
Pernyataan Ongen itu merespons video yang beredar yang memperlihatkan Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029. Budi Arie menyebut insting politiknya melihat adanya sesuatu yang terjadi “lebih cepat dari 2029”.
Padahal, dalam peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8), Budi Arie menegaskan organisasi yang dipimpinnya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 sesuai keputusan Kongres III Projo.
“Projor sesuai Kongres Ketiga Projo, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” kata Budi Arie sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Ongen menilai kedua pernyataan tersebut kontradiktif. Di satu sisi Budi Arie menyatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029, namun di sisi lain membuka kemungkinan adanya perubahan politik sebelum masa tersebut berakhir.
“Kalau memang ada indikasi kuat pemerintahan akan berubah sebelum 2029, sampaikan dasarnya. Jangan hanya bicara insting politik. Negara ini berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan ramalan politik,” ujarnya.
Menurut Ongen, Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 sehingga masa pemerintahan hasil pemilu tersebut secara konstitusional berlangsung hingga 2029.
Karena itu, ia menilai pernyataan mengenai kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029 tidak seharusnya dilemparkan sebagai spekulasi politik tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya.
“Kalau ada kritik kepada Prabowo, silakan. Kalau ada evaluasi terhadap pemerintah, silakan. Tetapi jangan membuat seolah-olah pemerintahan Prabowo akan jatuh atau berakhir sebelum 2029 tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya,” tegas Ongen.
Selain menyoroti pernyataan mengenai masa pemerintahan Prabowo, Ongen juga meminta Budi Arie memberikan klarifikasi secara terbuka terkait informasi yang pernah muncul mengenai perkara judi online.
Menurut Ongen, persoalan tersebut justru lebih penting untuk dijelaskan daripada mengeluarkan pernyataan politik mengenai kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029.
“Budi Arie sebaiknya fokus melakukan klarifikasi mengenai adanya indikasi-indikasi yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online sebelum persoalan tersebut benar-benar bergulir lebih jauh,” katanya.
Ongen menilai polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi elite politik agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang dapat membangun persepsi seolah-olah terjadi krisis konstitusional.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, jika menyangkut keberlangsungan masa jabatan Presiden, argumentasi yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selasa, 25/08/2026 14:31 WIB
Rabu, 19/08/2026 21:36 WIB
