Refleksi Kemerdekaan, Kesejahteraan Umum Masih Jauh dari Adil dan Setara

Aliyudin Sofyan | Sabtu, 15/08/2026 18:18 WIB

Ekonom senior INDEF dan Rektor Universitas Paramadina Jakarta Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. Foto: paramadina/jurnas

JAKARTA, Jurnas.com - Tujuan bangsa Indonesia berdiri, seperti dinyatakan dalam konstitusi oleh pendiri bangsa, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuan tersebut sama dan sebangun dengan tema Kemerdekaan ke-81 RI tahun ini, yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, dengan filosofi utama mencakup kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan.

“Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain,” demikian kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof, Didik J. Rachbini. Ph.D., dalam refleksi Kemerdekaan ke-81 RI, Sabtu (15/8/2026).

Prof. Didik menyampaikan, Indonesia terpuruk jatuh perekonomiannya pada tahun 1998 dengan pendapatan sekitar 455 dollar AS per kapita. “Tetapi dengan transisi yang dilakukan oleh Presiden Habibie secara  perlahan terwujud stabilitas ekonomi dan politik,” kata Prof. Didik.

Menurutnya, era Habibie, nilai tukar distabilkan dari Rp16.400 per dollar AS menjadi Rp6.500 per dollar AS. “Undang-undang Bank Indonesia (BI) independen dan undang-undang anti monopoli dibuat, demokrasi dibuka, pers bebas dikembangkan, dan tahanan politik dibebaskan,” ujarnya.

Kepemimpinan Gus Dur dan Megawati juga memberi arti terhadap perkembangan ekonomi dan kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi, yakni G-20 dengan pendapatan 5 ribu dollar AS per kapita.

Di balik kemajuan tersebut, lanjut Prof. Didik, Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara lain yang berkembang bersama dalam empat hingga lima dekade terakhir ini.

Ia menjelaskan, pada tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda.  Namun setelah 50 tahun, pendapatan Korea Selatan (36 ribu dollar AS per kapita), tujuah kali dari pendapatan Indonesia yang baru 5 ribu dollar AS per kapita.

Kelas Menengah Menurun

Rektor Universitas Paramadina Jakara ini juga menyampaikan, selain perkembangan lambat dan belum setara dengan negara lain, kini selama lima tahun terakhir terjadi penurunan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi.

Mengutif hasil studi LPEM FEB UI, Prof. Didik menyampaikan, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. “Ini artinya turun kelas dan semakin miskin,” tegas Prof. Didik.

Menurut Prof. Didik, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi lebih banyak akarobat politik daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi.

LPEM FEB UI mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang atau sekitar 23% populasi, namun pada tahun 2023 tinggal sekitar 52 juta orang atau 18,8% populasi. 

“Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo, lanjut Prof. Didik, mewarisi penurunan kesejahteraan golongan masyarakat yang sudah naik kelas lalu turun kembali karena pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat 5 persen saja. Itu pun didukung oleh perkembangan golongan atas.

Menurutnya, golongan menengah tersebut kini tergerus tabungannya seperti terlihat kelompok penabung paling bawah dengan nilai 100 juga ke bawah semakin banyak jumlahnya dari 292 juta tabungan pada tahun 2019 dengan rata-rata nilai tabungan 2,9 juta per tabungan, menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya 2,7 juta per tabungan. 

Sementara itu golongan atas,  pemilik akun di atas Rp5 miliar meningkat jumlahnya dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang dengan rata-rata tabungan meningkat dari Rp24 miliar per tabungan menjadi Rp35 miliar per tabungan.

Prof. Didik melihat, meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi.

Kecemasan Masa Depan

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat seperti ini, menurut Prof. Didik, memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan.

“Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan. Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik,” tuturnya.

Menurutnya, dengan dasar inilah Presiden Prabowo berusaha mengubah haluan kebijakannya lebih dominan peran negara ketimbang mengembangkan swasta dan pasar.

“Presiden Prabowo sepanjang saya dengar pidatonya berkali-kali Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar.  Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan  kelas menengahnya kuat,” tegas Prof. Didik.

“Apakah transformasi ini bisa dilakukan dengan kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumberdaya alam?  Jawaban saya belum bisa karena harus ada upaya lagi agar politik dan kebijakan ekonomi karus berorientasi keluar,” tuturnya.

“Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar.  Indonesia dalam hal ini - yaitu perdagangan luar negeri - sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengajar pertumbuhan 6-7 persen,” pungkas Prof. Didik.