Puan: DPR Sering Jadi Sasaran Hoaks, Jangan Mudah Termakan

Samrut Lellolsima | Rabu, 12/08/2026 18:23 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)

Jakarta , Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan peserta Parlemen Remaja (Parja) Terbaik 2024 dan 2025 agar tidak mudah termakan hoaks. Puan menyebut DPR kerap menjadi sasaran informasi palsu dan serangan di media sosial.

Hal itu disampaikan Puan saat menerima audiensi peserta Parja Terbaik 2024 dan 2025 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

Dalam audiensi tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XI DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Hapsari, serta Anggota Komisi V DPR RI Mochamad Herviano Widyatama.

Puan mengatakan, dirinya terinspirasi melihat prestasi dan keteladanan para peserta Parja dari berbagai daerah. Ia kemudian mengajak para peserta berbagi pengalaman setelah mengikuti program edukasi politik dan demokrasi DPR tersebut.

Salah satu peserta Parja Terbaik 2025, Muhammad Fattan Faydzulhaq, mengaku pernah dituding sebagai buzzer pemerintah setelah mengikuti program Parja.

Menanggapi hal itu, Puan mengatakan menjadi anggota DPR memang tidak mudah karena sering menghadapi berbagai tudingan. Bahkan, DPR kerap menjadi sasaran hoaks, termasuk melalui konten-konten di media sosial.

“Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar,” kata Puan.

Puan menjelaskan, faktanya RUU Perampasan Aset masih dalam proses pembahasan. Saat ini DPR tengah meminta masukan masyarakat sebagai bagian dari meaningful participation.

“Begitu banyak masukan sedang didengar dari berbagai elemen masyarakat. Dan DPR juga sedang terus mengkaji agar RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan UU lain yang sudah ada,” ujarnya.

Puan pun meminta peserta Parja yang telah merasakan langsung proses simulasi parlemen dapat ikut menjelaskan kepada masyarakat mengenai bagaimana DPR bekerja.

“Program Parlemen Remaja dimaksudkan untuk peserta memahami cara kerja parlemen. Peserta Parja bisa menjelaskan apa pengalaman dan pengetahuan yang didapat saat menjadi Parja, termasuk melalui medsos. Jangan sampai termakan hoaks,” tegasnya.

Menurut Puan, banyak pekerjaan DPR yang tidak selalu mendapat sorotan pemberitaan media. Karena itu, ia berharap peserta Parja dapat menjadi bagian dari masyarakat yang memahami proses kerja parlemen secara utuh.

“Kami berharap program Parja DPR dapat bermanfaat buat peserta. Semoga peserta Parja dapat melihat bahwa di DPR masih banyak yang bekerja, hanya saja tidak terliput di media,” pungkas Puan.

Dalam audiensi tersebut, Fattan juga menyinggung rumitnya proses pembentukan undang-undang di DPR. Pemahaman itu diperolehnya setelah mengikuti simulasi proses legislasi dalam program Parja 2025.

“Ternyata penyusunan UU tidak semudah membalik telapak tangan, karena saya merasakan sendiri saat simulasi di Parja. Saya menjelaskan mengenai hal ini ke teman-teman saya,” kata Fattan, yang kini menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Puan kemudian menjelaskan tahapan penyusunan dan pembahasan RUU di DPR. Menurutnya, lamanya pembahasan sebuah RUU bergantung pada substansi dan tingkat perubahan yang diatur.

“RUU yang cepat pembahasannya biasanya yang perubahannya tidak terlalu banyak seperti satu ayat atau satu pasal. Kalau yang mulai dari nol itu biasanya lama. Proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah memerlukan waktu,” jelasnya.

Sementara itu, Irine Yusiana Roba Putri memberikan pemahaman mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Ia menyebut DPR saat ini memiliki sejarah karena Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI.

“Saat ini DPR punya sejarah karena Ibu Puan adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR di Indonesia. Dan dari kepemimpinan Ibu Ketua, lahir sejumlah UU yang ramah gender, keterwakilan perempuan di DPR juga naik. Ketika perempuan berdaya maka negara akan kuat,” kata Irine.

Pinka Hapsari juga menegaskan DPR terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia mengatakan proses pengambilan keputusan di parlemen memang tidak mudah, tetapi DPR tetap berupaya menghasilkan kebijakan terbaik bagi rakyat.

“Decision making memang tidak mudah, tetapi di DPR tetap bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi rakyat. DPR juga selalu terbuka, karena sidang-sidang komisi bisa dilihat secara live oleh masyarakat,” tutur Pinka.

Sedangkan Herviano menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para peserta Parja, khususnya terkait peningkatan infrastruktur di berbagai daerah.

“Aspirasi tentang infrastruktur akan terus diperjuangkan di komisi, terutama di Komisi V DPR yang memang membidangi soal urusan infrastruktur,” ujarnya.

Di penghujung audiensi, para peserta Parja Terbaik 2024-2025 menyampaikan sejumlah harapan kepada DPR. Mereka berharap parlemen tetap menjadi wadah yang positif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Semoga DPR terus menjadi wadah bagi suara rakyat, serta menjalankan check and balances,” ucap perwakilan Teladan Parja 2024, Jovanka Anabelle Garcia Silaban.

Parja DPR RI merupakan program edukasi politik dan demokrasi tahunan bagi pelajar SMA, SMK, atau MA sederajat. Peserta terpilih mendapat kesempatan merasakan pengalaman menjadi anggota parlemen serta mengikuti simulasi persidangan di Gedung DPR RI.

Sebanyak 12 peserta Parja Terbaik 2024 dan 2025 diagendakan mengikuti audiensi dengan Puan. Satu peserta berhalangan hadir dan peserta lainnya dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026.