Kolaborasi untuk Literasi Harus Diwujudkan Atasi Keterbatasan Anggaran

Eko Budhiarto | Senin, 20/07/2026 18:29 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Dorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai bagian upaya konsisten untuk meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Senin (20/7).

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis (16/7), Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyebut, dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total. Sebelumnya, pada 2025 Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus diperkuat dengan aksi nyata.

Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mengutip data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Sejumlah langkah konkret, tegas Rerie, harus segera dilakukan seperti antara lain, peningkatan peran daerah dalam ikut mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah," jelasnya .

Selain itu, ujar Rerie, harus didorong kebijakan fiskal yang ramah buku antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," pungkas Rerie.