Pemerintah Siapkan Pelatihan Vokasi bagi 50 Ribu Pekerja Terdampak PHK

Agus Mughni | Selasa, 23/06/2026 14:40 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli (Foto: Kemnaker)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. 

“Tentu langkah yang sudah dan sedang kami lakukan adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resmi dikutip Selasa (23/6).

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga melanjutkan program Magang Nasional (MagangHub) untuk angkatan kedua pada 2026 dengan total target peserta mencapai 150 ribu orang sepanjang tahun.

Menaker mengatakan, pemerintah siap melakukan sejumlah penyempurnaan dalam pelaksanaan program magang berikutnya, antara lain terkait sebaran calon peserta serta distribusi bidang kejuruan atau profesi tempat peserta menjalani magang.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Program Magang Nasional 2025 diikuti 102,6 ribu peserta dengan melibatkan 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah sebagai lokasi magang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peserta magang memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta pendampingan mentor dari perusahaan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jika pada angkatan pertama sertifikasi bersifat opsional, pada angkatan kedua fasilitas tersebut akan diintegrasikan dengan pelaksanaan program magang.

Menaker menambahkan, Program Magang Nasional angkatan pertama tahun 2025 telah resmi ditutup pada pekan lalu.

Untuk angkatan kedua tahun 2026, pemerintah akan segera mengumumkan rincian jadwal pelaksanaannya dan menargetkan program tersebut dapat mulai berjalan pada Juli 202

Menaker menegaskan Kemnaker terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan infrastruktur pelatihan.

Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Ant)