Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu mengingatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar selektif dalam proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6), Bob menegaskan bahwa SDM yang direkrut harus memiliki kompetensi dan memahami program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi saya berharap Kementerian PAN-RB dan BKN, bagaimana yang diangkat ke depan nanti betul-betul punya kompeten dan memahami program Presiden,” kata Bob.
Politikus PDIP itu menilai selektivitas dalam proses rekrutmen menjadi penting mengingat adanya rencana pengisian jabatan manajer pada KDKMP. Menurut dia, posisi tersebut harus diisi oleh individu yang profesional, berintegritas, dan memahami tugas pokok serta fungsi yang akan dijalankan.
Bob mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara asal-asalan karena keberhasilan program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kualitas SDM yang mengelolanya.
“Ini pusatkan juga, jangan nanti manager-manager yang diterima untuk Koperasi Merah Putih ini tidak memahami tupoksi yang akan mereka lakukan sehingga program Pak Presiden tidak terjabarkan,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatra Utara III itu juga menyoroti tantangan adaptasi yang akan dihadapi para manajer KDKMP. Pasalnya, sebagian besar tenaga yang direkrut nantinya akan ditempatkan di desa yang berbeda dengan daerah asal mereka.
“Karena rata-rata yang saya lihat yang direkrut ini nanti ditempatkan di desa yang berbeda dari asal dia, bagaimanapun mereka akan menyesuaikan karakter desa masing-masing,” katanya.
Selain menyoroti rekrutmen SDM KDKMP, Bob mengaku memahami usulan anggaran yang disampaikan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI. Menurut dia, berbagai program yang diajukan bertujuan mendukung agenda pembangunan dan reformasi birokrasi pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menilai kebutuhan anggaran yang dipaparkan BKN, LAN, maupun Kementerian PAN-RB pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
“Jadi kita lihat semua pemaparannya memang semua kementerian dan lembaga pasti ingin menyukseskan program Presiden, dan rata-rata yang saya lihat tadi anggaran yang dibahas BKN, LAN RI, PAN-RB, kita menginginkan PNS yang berkompeten dan berintegritas,” pungkasnya.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
