Eks Menhan Yakin AS Bisa Paksa Iran Buka Selat Hormuz

Mutiul Alim | Selasa, 09/06/2026 17:10 WIB

Ilustrasi pengiriman minyak melalui Selat Hormuz (Foto: Resuter)

London, Jurnas.com - Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk membuka kembali Selat Hormuz secara paksa.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa operasi militer jangka panjang untuk membebaskan jalur pelayaran minyak dan gas yang vital tersebut akan memakan biaya yang sangat besar serta membutuhkan dukungan dari negara-negara sekutu.

“Tentu saja, Angkatan Laut Amerika Serikat bisa membuka Selat Hormuz,” kata Lloyd Austin dikutip dari Bloomberg pada Selasa (9/6).

“Membukanya tetap terbuka untuk jangka waktu yang lama akan sangat memakan biaya dan oleh karena itu kami ingin melihat adanya upaya internasional, jika hal itu terjadi,” dia menambahkan.

Austin menyebut bahwa jika jalur perairan tersebut berhasil dibuka, Amerika Serikat ingin melibatkan para sekutu dan mitra kerja samanya.

“Jika kita berhasil membukanya, kita ingin melibatkan sekutu dan mitra dalam hal itu karena kebebasan navigasi tidak hanya penting bagi Amerika Serikat, tetapi juga penting bagi seluruh dunia,” kata dia.

Diketahui, Austin merupakan sosok yang memimpin upaya Pentagon dalam mendukung Israel pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serta berperan penting dalam mengoordinasikan dukungan NATO untuk Ukraina saat invasi Rusia pada 2022.

Austin menunjuk serangan berkelanjutan Israel terhadap milisi Hizbullah di Lebanon, yang memicu bentrokan langsung antara Iran dan Israel, sebagai hambatan utama bagi upaya diplomasi yang lebih luas untuk mengakhiri perang. Terkait situasi tersebut, dia berharap ketegangan dapat segera diredakan agar proses pembicaraan damai bisa terus berjalan.

“Kami ingin melihat gencatan senjata ini dipertahankan, sehingga kami dapat menyelesaikan negosiasi dan kemudian kami dapat membuka kembali selat tersebut,” ujar dia.

Saat ini, Iran dan Israel telah sepakat untuk mengurangi intensitas serangan setelah lonjakan kekerasan sempat mengancam kelanjutan negosiasi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran, yang akhirnya mendorong Presiden Donald Trump untuk menuntut penurunan eskalasi.