Mendikdasmen Pastikan Seluruh Siswa 3T Dapatkan Pendidikan Layak

Mutiul Alim | Kamis, 28/05/2026 15:12 WIB

Mendikdasmen, Abdul Mu`ti dalam kunjungan ke Pulau Arar, Papua Barat Daya (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan bahwa pemerintah terus memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) seperti Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

"Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena memiliki kesulitan ekonomi, kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, atau berada di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar ini. Ini adalah amanat yang sungguh-sungguh kami tunaikan semaksimal mungkin," ujar Mendikdasmen pada Rabu (27/5).

Untuk itu, Kemendikdasmen menjadikan sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah 3T, serta sekolah dengan kerusakan fisik berat sebagai prioritas program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026. Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.

Terdapat lima model layanan pendidikan yang terus diperkuat, yakni 1) pendidikan jarak jauh (PJJ); 2) sekolah satu atap; 3) sekolah terbuka berbasis komunitas belajar; 4) pendidikan kesetaraan; serta 5) kursus dan pelatihan. Menurutnya, berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah.

"Kita merasakan semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di tanah air. Mari bersama-sama kita bangkitkan semangat agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi emas Indonesia 2045," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menyampaikan bahwa kunjungan Mendikdasmen ke Pulau Arar menjadi momen penting bagi masyarakat sekitar.

Dia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki sekitar 160 ribu peserta didik, lebih dari 1.200 sekolah, dan sekitar 10 ribu guru yang tersebar di lebih dari 900 kampung. Karena itu, tantangan pemerataan layanan pendidikan di wilayah tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dampak program pendidikan pemerintah dirasakan langsung oleh murid di Pulau Arar. Meske Salomina Sosir, murid SMA Unimuda Pulau Arar, mengaku selama bertahun-tahun belajar di bangunan sekolah yang rusak dan kurang layak. Namun melalui program revitalisasi, kondisi sekolah kini berubah total dengan ruang belajar yang telah direnovasi dan dibangun kembali.

Meske mengatakan, sebelumnya banyak murid yang enggan datang ke sekolah karena kondisi bangunan yang tidak nyaman. Kini, setelah ruang kelas diperbaiki, murid mulai kembali aktif mengikuti pembelajaran.

"Pembangunan sudah selesai satu bulan lalu. Kelasnya sudah dimanfaatkan, sudah bisa belajar. Perasaannya sangat gembira. Setiap hari kalau pagi belum ada guru, pasti kita murid pertama datang," kata Meske.