Pengamat Intelijen: Ada Operasi Delegitimasi terhadap Prabowo di Medsos

Samrut Lellolsima | Kamis, 28/05/2026 11:53 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa. Serangan di berbagai platform digital dinilai berlangsung secara sistematis, massif, dan terstruktur.

Menurut Amir, pola serangan yang muncul di Facebook, X, YouTube, Instagram hingga Threads tidak dapat dipandang sekadar kritik spontan masyarakat. Ia menilai terdapat orkestrasi narasi yang sengaja dibangun untuk menggiring persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.

“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital kini menjadi instrumen penting dalam pertarungan politik. Operasi semacam itu, kata dia, dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital yang bertujuan membentuk persepsi publik secara masif.

“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.

Amir menilai salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu seragam secara simultan di banyak platform dalam waktu hampir bersamaan. Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh akun anonim, influencer politik, meme, hingga potongan video pendek yang terus diproduksi.

Ia juga melihat pola serangan terhadap Prabowo memiliki kemiripan dengan operasi digital yang pernah terjadi di sejumlah negara ketika pemerintah mulai digoyang melalui perang opini sebelum tekanan politik yang lebih besar muncul.

“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan hanya militer, tetapi juga media sosial. Kalau opini publik berhasil dikendalikan, maka stabilitas politik bisa diguncang tanpa harus mengerahkan pasukan,” katanya.

Lebih lanjut, Amir menduga terdapat sumber daya besar di balik operasi digital tersebut. Menurutnya, aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus lintas platform membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil.

“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.

Amir bahkan menduga terdapat keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi. Ia menyebut ada indikasi peran mantan petinggi intelijen yang disebut kecewa terhadap pemerintahan saat ini.

Menurut dia, sosok tersebut pernah dicopot setelah dianggap gagal mengantisipasi kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.

“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius. Apalagi jika sebelumnya diberi posisi strategis di kabinet. Maka ketika muncul kekecewaan politik, potensi konflik elite bisa bermigrasi ke perang opini,” katanya.

Meski demikian, Amir tidak menyebut secara rinci sosok yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa operasi digital semacam itu umumnya tidak berdiri sendiri dan kerap berkaitan dengan pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.

Ia juga menyoroti bagaimana isu-isu tertentu terus dimainkan untuk membentuk persepsi negatif terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, kondisi itu dapat memicu kelelahan psikologis publik dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” ujarnya.

Karena itu, Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng perang opini di media sosial. Ia menilai destabilitas politik modern kerap dimulai dari perang narasi yang tampak sederhana namun perlahan mengikis legitimasi pemerintah.

“Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Karena hari ini serangan terhadap negara bisa dimulai dari algoritma,” pungkasnya.