Kemenkeu Diingatkan Tak Jalan Sendiri Tangani Pascabanjir Sumatera

Samrut Lellolsima | Rabu, 27/05/2026 22:06 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman

Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak berjalan sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir di Sumatera.

Menurut Alex, penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi antar kementerian dan lembaga agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.

“Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Februari 2026, tambahan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk program reforestasi atau penanaman kembali kawasan hutan yang rusak dan menjadi salah satu pemicu banjir.

Menurut Alex, program reforestasi merupakan langkah mendesak karena menyasar persoalan di bagian hulu bencana banjir.

“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” ujarnya.

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat itu menambahkan, pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan berat bukan pekerjaan sederhana dan membutuhkan waktu panjang hingga kembali menjadi kawasan hutan yang utuh.

Selain itu, Alex meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana di Sumatera untuk meningkatkan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.

“Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” tegasnya.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR.

Total terdapat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun.

Rinciannya, pada tahun 2026 kebutuhan anggaran mencapai Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Di sisi lain, Alex juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang meminta para direktur jenderal di lingkungan kementeriannya proaktif menyelesaikan administrasi perencanaan penanganan bencana yang diajukan kementerian dan lembaga.

“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” kata Alex.

Ia berharap seluruh elemen pemerintah dapat bergerak dalam satu komando untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatera.

“Sekarang, rakyat menyaksikan apakah semua elemen pemerintahan ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” tandasnya.