Legislator NasDem Soroti Anggaran Rp2,34 Triliun untuk Hunian Pascabencana

Samrut Lellolsima | Selasa, 26/05/2026 19:47 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pascabencana oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 7.952 unit dengan anggaran mencapai Rp2,34 triliun.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/5), Mori meminta pemerintah membuka secara rinci penggunaan anggaran tersebut kepada DPR mengingat nilainya cukup besar dan menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini,” kata Mori.

Meski mendukung upaya pemulihan bagi korban bencana, Mori menegaskan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Selain itu, legislator NasDem tersebut juga meminta pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran permukiman padat agar dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.

Menurut dia, kebakaran di kawasan padat penduduk kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil, namun belum seluruhnya mendapatkan perlindungan melalui program bantuan perumahan.

Ia mencontohkan sejumlah kasus kebakaran permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, tetapi kesulitan memperoleh bantuan pembangunan rumah.

“Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah. Pasti masyarakat kecil,” ujarnya.

Karena itu, Mori meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya.

“Untuk itu, saya meminta Kementerian PKP mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya,” katanya.

Mori menegaskan, sektor perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak nasional. Ia menyebut backlog dan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi sehingga membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih kuat.

Menurut dia, keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan regulasi, pembiayaan, serta kolaborasi antarinstansi pemerintah.

“Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi,” tutupnya.