BoP Desak PBB Tekan Israel dan Hamas Wujudkan Perdamaian

Mutiul Alim | Jum'at, 22/05/2026 14:24 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace (Foto: Reuters)

Gaza, Jurnas.com - Perwakilan Board of Peace (BoP), Nickolay Mladenov, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan berbagai upaya untuk menekan Israel dan melucuti senjata militer Hamas.

Dikatakan bahwa setiap tindakan kekerasan di wilayah Palestina tersebut berisiko merusak kesepakatan yang ada.

Selain itu, Mladenov menyatakan bahwa Israel juga harus memenuhi kewajibannya di bawah gencatan senjata pada Oktober, dengan menyoroti pembunuhan warga Palestina dan pembatasan aliran bantuan kemanusiaan.

Dikutip dari Associated Press pada Jumat (22/5), pilihan yang ada bagi Hamas dan Israel saat ini hanyalah kebuntuan situasi yang terus memburuk atau sebuah awal baru bagi warga Palestina yang kini menunggu dalam kondisi memprihatinkan.

“Tidak ada pilihan ketiga. Tidak pernah ada, dan masyarakat Gaza tidak boleh dibiarkan menunggu sementara beberapa pihak berpura-pura bahwa pilihan itu ada,” kata Nickolay Mladenov.

Mladenov menjabarkan laporan pertama dari Dewan Perdamaian yang menyebutkan bahwa hambatan utama bagi implementasi penuh gencatan senjata tetap berada pada penolakan Hamas untuk menerima pelucutan senjata, melepaskan kendali paksa, dan mengizinkan transisi sipil sejati di Gaza.

Menanggapi hal itu, Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengkritik laporan tersebut karena dinilai mengabaikan kegagalan Israel dalam mematuhi ketentuan gencatan senjata.

Kelompok militan Palestina tersebut berupaya mengaitkan demiliterisasi apapun dengan penarikan pasukan Israel, di saat militer Israel justru terus memperluas kendalinya dan kini menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan.

Mladenov menegaskan bahwa proses pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap, berurutan, dan terikat waktu sesuai jadwal yang disepakati, serta senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya tidak akan diserahkan ke Israel melainkan ke administrasi transisi di Gaza.