Presiden RI Prabowo Subianto
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
“Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, APBN juga menjadi medium untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus pedoman perjalanan bangsa ke depan.
“Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dengan pengorbanan besar para pendahulu bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan sejumlah indikator utama KEM-PPKF RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB, dengan defisit pembiayaan dijaga pada kisaran 1,80 persen sampai 2,40 persen dari PDB.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.
Dalam sidang tersebut, Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Rabu, 20/05/2026 11:48 WIB
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
