KTT BRICS Panas, Menlu UEA dan Iran Saling Lempar Klaim

Mutiul Alim | Sabtu, 16/05/2026 10:30 WIB

Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar (Foto: Reuters)

New Delhi, Jurnas.com - Konferensi para menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS diwarnai situasi yang memanas, ketika kedua utusan dari Uni Emirat Arab dan Iran saling melempar klaim.

Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan bahwa UEA menolak segala bentuk tuduhan maupun ancaman yang menargetkan kedaulatan, keamanan nasional, serta independensi pengambilan keputusan negaranya.

Ketegangan ini memuncak setelah wilayah UEA menjadi target serangan intensif Iran selama berkecamuknya perang antara AS-Israel dengan Iran yang dimulai sejak akhir Februari lalu.

"UEA memiliki hak kedaulatan, hukum, diplomatik, dan militer sepenuhnya untuk merespons setiap ancaman, tuduhan, atau tindakan bermusuhan. UEA tidak mencari perlindungan dari pihak lain dan sepenuhnya mampu menangkal agresi yang tidak beralasan ini," kata Khalifa bin Shaheen Al-Marar dikutip dari Arab News pada Jumat (15/5).

Dalam pertemuan tersebut, Al-Marar membeberkan bahwa sistem pertahanan udara UEA telah berhasil mencegat sekitar 3.000 serangan drone dan rudal. Serangan-serangan tersebut dinilai secara sengaja dan langsung diarahkan untuk menyasar fasilitas sipil serta infrastruktur kritis di UEA.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi justru menuduh UEA sebagai mitra aktif dalam perang Amerika Serikat-Israel melawan negaranya. Araghchi berdalih bahwa militer Iran hanya menargetkan basis-basis militer dan instalasi milik AS yang berada di wilayah kedaulatan negara Teluk tersebut.

Akibat perdebatan sengit dan perbedaan pandangan yang tajam mengenai situasi Timur Tengah ini, para diplomat BRICS dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk merilis pernyataan bersama di akhir konferensi.

Merespons situasi yang kian tidak kondusif, pejabat UEA mengutuk narasi agresif Iran dan menegaskan komitmen mereka pada solusi politik untuk mengakhiri perang. Saat ini, negara-negara Teluk bersama AS tengah menggalang dukungan di PBB untuk menyusun rancangan resolusi Dewan Keamanan.

Resolusi tersebut dirancang untuk menekan Iran agar segera membuka kembali jalur pelayaran bebas bagi kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Al-Marar mengecam penutupan sepihak jalur air strategis tersebut karena telah membatasi ekspor energi global secara ekstrem, dan menyebut tindakan blokade Iran itu sebagai sebuah aksi pembajakan maritim.