Ilustrasi - bendera Hizbullah (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Komati, melontarkan peringatan keras terhadap arah kebijakan Pemerintah Lebanon yang dinilai berpotensi memicu ketegangan internal.
Ia menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini dapat membawa negara tersebut ke situasi yang tidak stabil.
"Kami terus memberikan toleransi atas kesalahan pemerintah ini. Namun, jika terus berpegang pada kebijakan yang sama, maka kami memperkirakan hal itu akan membawa negara ini ke dalam kekacauan, perpecahan internal, dan situasi yang konsekuensinya tidak diinginkan," kata Komati dikutip dari Antara pada Senin (13/4).
Menurut Komati, tanda-tanda ketidakpuasan publik terhadap pemerintah semakin terlihat.
Ia menyebut adanya kecenderungan arah kebijakan negara yang dianggap semakin mendekat pada kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
"Apa yang kami lihat hari ini, gelombang kritik publik terhadap negara, pemerintah, dan arahnya menuju subordinasi kepada AS dan Israel," ucapnya.
Meski demikian, Hizbullah disebut masih tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan terus terlibat dalam proses politik guna menjaga stabilitas minimal di tengah kondisi yang dinilai kompleks.
Komati juga menyoroti bahwa sejumlah keputusan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kelompok perlawanan yang selama ini mengklaim berperan dalam menjaga kedaulatan Lebanon.
"Dan pemerintah semakin sering mengambil keputusan yang merugikan gerakan perlawanan. Padahal, gerakan perlawananlah yang membela Lebanon dan kedaulatannya demi pembebasannya, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah," ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri Lebanon, seiring dengan dinamika hubungan antara pemerintah dan kelompok Hizbullah di tengah tekanan geopolitik kawasan.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
