IMF Cairkan Pinjaman US$700 Juta untuk Sri Lanka, Desak Percepatan Reformas

Mutiul Alim | Kamis, 09/04/2026 17:25 WIB

Gedung kantor pusat Dana Moneter Internasional terlihat menjelang pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington, AS, 8 April 2019. REUTERS

Kolombo, Jurnas.com - Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman tambahan senilai US$700 juta untuk Sri Lanka pada Kamis (9/4), seraya mendesak Kolombo mempercepat reformasi demi menjaga pemulihan ekonomi pasca-krisis 2022 dan menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

Persetujuan ini merupakan tahap terbaru dari paket dana talangan empat tahun senilai US$2,9 miliar. IMF mensyaratkan pemerintah Sri Lanka memulihkan mekanisme pemulihan biaya dalam penetapan harga energi sebagai salah satu kondisi pencairan.

Pemerintah Sri Lanka mengaku akan menggelontorkan hampir US$200 juta untuk subsidi bahan bakar, menyusul krisis energi akibat perang Iran yang memaksa harga eceran naik hingga sepertiga, mengikuti tren kenaikan global.

IMF, yang secara umum menolak subsidi energi, menginginkan Kolombo juga memastikan pemulihan biaya dalam tarif listrik, yang saat ini masih disubsidi untuk konsumen kecil.

"Sri Lanka sangat rentan terhadap konflik Timur Tengah, yang telah meningkatkan harga energi, mengganggu pusat penerbangan utama bagi wisatawan, dan memengaruhi warga Sri Lanka yang bekerja di wilayah tersebut," kata IMF dalam pernyataannya dikutip dari AFP.

Lembaga itu juga menekankan urgensi untuk mempercepat momentum reformasi guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Tekanan ekonomi Sri Lanka diperparah oleh bencana alam. November lalu, negara itu dihantam Topan Ditwah, bencana terburuk dalam dua dekade, yang menewaskan sedikitnya 641 orang dan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Bank Dunia memperkirakan kerusakan infrastruktur mencapai US$4,1 miliar, mendorong pemerintah mengajukan pinjaman darurat tambahan sebesar US$206 juta kepada IMF untuk keperluan bantuan bencana. Sri Lanka nyaris menerima kucuran US$340 juta dari IMF saat bencana itu terjadi.

Sri Lanka mencatat resesi terparah dalam sejarahnya pada 2022, dengan ekonomi menyusut 7,3 persen. Krisis itu memicu gelombang protes yang berujung pada mundurnya Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Pemerintahan sayap kiri Presiden Anura Kumara Dissanayake yang berkuasa sejak akhir 2024 memilih melanjutkan berbagai kebijakan penghematan dan pajak tinggi warisan pemerintahan sebelumnya.