Said Abdullah: Jangan Korbankan Rakyat Demi Kurangi Subsidi BBM

Samrut Lellolsima | Senin, 06/04/2026 15:23 WIB

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menolak wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya diusulkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Dia menegaskan, kebijakan fiskal di tengah tekanan global justru harus melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, bukan sebaliknya. Menurut dia, opsi mengurangi subsidi bukan langkah yang tepat di saat harga energi dunia sedang bergejolak.

“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak sepakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah membebani rakyat kecil,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Politikus PDIP ini menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus mengevaluasi harga BBM nonsubsidi yang saat ini masih belum mengalami penyesuaian, dibanding mengutak-atik subsidi yang menyasar masyarakat rentan.

Menurut Said, penyesuaian harga BBM nonsubsidi lebih rasional, meski tetap harus dihitung secara cermat dampaknya terhadap inflasi.

“Kalau yang disesuaikan harga keekonomian, itu lebih masuk akal. Tapi tetap harus dihitung efek inflasinya, karena dampaknya bisa luas,” katanya.

Di sisi lain, Banggar DPR juga mendorong perbaikan tata kelola subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram, agar benar-benar tepat sasaran. Said menekankan pentingnya validasi data penerima secara berulang dengan sistem yang lebih akurat.

“Subsidi itu harus sampai ke yang berhak. Jangan hanya mengandalkan data, tapi perlu verifikasi berlapis, bahkan bisa dengan identifikasi seperti sidik jari atau retina,” ucapnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM guna menekan defisit anggaran, seiring meningkatnya tekanan akibat konflik global dan lonjakan harga minyak dunia.