Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia (Foto: Muti/Jurnas.com)
Petaling Jaya, Jurnas.com - Pemerintah Malaysia mengklarifikasi kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS), selama perang di Timur Tengah berlangsung.
Dikatakan, hanya PNS yang bertempat tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor yang boleh melakukan WFH tiga kali dalam sepekan.
Direktur Jenderal Departemen Pelayanan Publik Malaysia, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, menekankan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, dan semua ibu kota negara bagian mulai 15 April.
"Pegawai negeri sipil yang bekerja di sektor keamanan dan pertahanan, kesehatan, dan pendidikan dikecualikan dari pengaturan ini," ujar Wan Ahmad Dahlan dikutip dari The Straits Times pada Kamis (2/4).
Wan Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa WFH bagi negara bagian dengan Minggu sebagai akhir pekan akan berlaku dari hari Selasa hingga Kamis, sedangkan untuk negara bagian dengan Jumat sebagai akhir pekan seperti Kedah, Kelantan, dan Terengganu, akan berlaku mulai Senin hingga Rabu.
Dia juga mengatakan bahwa alamat rumah pegawai negeri sipil untuk menentukan jarak ke tempat kerja akan didasarkan pada informasi dalam Sistem Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia.
"Mereka yang diizinkan bekerja dari rumah juga diharuskan untuk masuk ke sistem pemantauan online setiap jam untuk mencatat kehadiran mereka menggunakan fungsi geolokasi pada perangkat mereka di rumah," ujar dia.
"Kepala departemen juga harus mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari setiap petugas yang bekerja dari rumah dan harus secara teratur meninjau dan mengkonfirmasi target dan hasil kerja yang telah ditetapkan," dia menambahkan.
Jum'at, 15/05/2026 05:41 WIB
