Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi ‘pemberi harapan palsu’ (PHP) kepada rakyat dalam kebijakan energi terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menegaskan, stabilitas harga harus diiringi kepastian dan konsistensi kebijakan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” pesan Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/6).
Ia menilai menilai kebijakan menahan harga BBM harus ditopang dengan perhitungan fiskal yang matang, terutama dengan adanya rencana penambahan anggaran subsidi sebesar Rp90 hingga Rp100 triliun. Pasalnya, kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, sehingga setiap langkah harus mempertimbangkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan sektor usaha.
“Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Selain itu, Mufti juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya ketegangan di kawasan energi dunia yang dapat memengaruhi pasokan dan harga. Sebab, baginya, faktor geopolitik perlu diantisipasi secara cermat karena berpotensi berdampak pada biaya distribusi dan ketahanan pelaku usaha di dalam negeri.
“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Di sisi lain, Mufti turut menyoroti fenomena panic buying yang mulai muncul di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM. Ia menilai kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil,” ucapnya.
Menutup keterangan resminya, Mufti menegaskan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Terakhir, ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya.
Selasa, 19/05/2026 12:33 WIB
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
