Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, bersama Komisi Kejaksaan (Komjak) guna menindaklanjuti polemik penanganan perkara videografer Amsal Sitepu.
Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap aparat penegak hukum, sekaligus untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses penanganan perkara.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kejari Karo dan juga Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kasus ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).
Ia menegaskan, secara umum jajaran pimpinan di Kejaksaan Agung selama ini menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik yang disampaikan melalui DPR. Namun, ia menyayangkan adanya perbedaan sikap di level daerah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat tersebut.
Menurutnya, penanganan perkara Amsal juga diwarnai sejumlah dinamika, termasuk munculnya aksi unjuk rasa dan narasi yang berkembang terkait proses penangguhan penahanan.
Habiburokhman menilai, narasi yang menyebut penangguhan penahanan Amsal tidak sesuai prosedur tidak berdasar, mengingat keputusan tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan.
“Kalau hakim sudah mengabulkan penangguhan, seharusnya langsung dilaksanakan. Tapi yang terjadi justru ada penundaan berjam-jam,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan pihak-pihak yang mencoba menggiring opini publik seolah-olah langkah Komisi III dalam menyerap aspirasi masyarakat merupakan bentuk intervensi terhadap proses hukum.
Untuk itu, DPR akan mendalami seluruh aspek, termasuk kemungkinan adanya upaya sistematis dalam membangun narasi tertentu yang tidak sesuai fakta.
“Kami ingin mendengar langsung penjelasan mereka. Kalau ada yang keliru, tentu harus dievaluasi. Komisi III siap mempertanggungjawabkan setiap langkah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata dia.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
