PKS: Saatnya Pemerintah Koreksi Arah APBN 2026

Samrut Lellolsima | Kamis, 19/03/2026 11:14 WIB

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah bersama DPR RI segera merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini dinilai mendesak untuk merespons perubahan geopolitik global yang mulai menekan perekonomian nasional.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengatakan kondisi saat ini sudah tidak lagi relevan dengan asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN sebelumnya. Karena itu, rekonstruksi kebijakan fiskal dinilai tidak bisa ditunda.

“Dalam konstelasi geopolitik hari ini, asumsi makro sudah berubah. Pemerintah perlu melakukan review menyeluruh terhadap APBN 2026, termasuk menata ulang prioritas belanja negara,” kata Mulyanto, Kamis (19/3).

Dia juga menyoroti sejumlah program dengan beban fiskal besar yang perlu ditinjau ulang, seperti subsidi dan kompensasi energi, pembangunan IKN, program makan bergizi gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, langkah pemerintah tidak boleh bersifat reaktif dan jangka pendek semata, melainkan harus terukur dan berpihak pada kepentingan jangka panjang serta langsung menyentuh rakyat.

“Pilihan kebijakan harus korektif, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tidak ringan. Bahkan, kondisi tersebut tidak semata dipicu dinamika global seperti konflik Iran–AS, tetapi juga berasal dari fundamental ekonomi domestik yang mulai menunjukkan kerentanan.

Mulyanto menilai, sejumlah indikator menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal nasional, mulai dari pelemahan rupiah, meningkatnya premi risiko, hingga outlook ekonomi dari lembaga global.“Defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen PDB, kenaikan beban utang dan bunga, serta ekspansi belanja menjadi faktor yang harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Situasi ini semakin diperberat oleh konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur energi global, khususnya di Selat Hormuz. Lonjakan harga minyak dunia berdampak langsung pada APBN.

Harga minyak Brent bahkan telah menembus di atas USD 111 per barel per 18 Maret 2026, dan sempat menyentuh USD 120 per barel. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit fiskal jika tidak diantisipasi.

Kenaikan harga energi otomatis mendorong peningkatan subsidi dan kompensasi, sehingga mempersempit ruang fiskal yang sudah terbatas.

Dalam kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin fiskal atau mempertahankan stabilitas sosial.

Mulyanto menegaskan, langkah awal yang harus dilakukan adalah merevisi asumsi makro dan menata ulang belanja negara. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat tetap harus menjadi prioritas.

Ia mendorong agar kebijakan subsidi dibuat lebih tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan, sehingga efektif menjaga daya beli tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Selain efisiensi anggaran, Mulyanto juga mendesak pemerintah segera menetapkan Kebijakan Darurat Energi Nasional. Hal ini penting mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG.

Penguatan cadangan energi, diversifikasi sumber impor, serta efisiensi konsumsi energi dinilai harus menjadi agenda prioritas.

“Saya yakin dengan langkah korektif yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu keluar dari tekanan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan jajarannya untuk menjalankan program penghematan energi sebagai respons atas tekanan global yang terjadi.