Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Siti Aisyah. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, mendorong hadirnya pencegahan peredaran narkoba secara menyeluruh. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba yang memiliki dampak merusak sendi sosial hingga ke tingkat paling bawah masyarakat.
Politikus PDIP ini menyebutkan bahwa situasi darurat tersebut dilihat dari fenomena dimana lembaga pemasyarakatan kini mengalami kelebihan kapasitas ekstrem akibat dominasi kasus narkotika.
“Dengan kondisi Indonesia yang darurat narkoba, karena hari ini lapas over capacity. Ada 100 persen, 200 persen yang tidak bisa menampung dari kejahatan narkoba. Dan isinya pak, 80–70 persen narkoba,” kata Siti Aisyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNN RI dan Kepala BNNP Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa peredaran narkoba kini telah merambah desa-desa dan menyasar kelompok masyarakat rentan. Buruh tani hingga pekerja serabutan disebutnya menjadi sasaran empuk dengan pola utang narkoba yang dibayar melalui hasil kerja. Pola ini membuat banyak masyarakat terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan kecanduan.
"Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya tindak kriminal di pedesaan. Saat di lapangan saya temukan banyak barang yang rupanya dijual pak untuk membeli narkoba pak,” ungkapnya.
Yang paling mengkhawatirkan, menurutnya, adalah masuknya narkoba ke kalangan anak-anak. Ia menyebut telah menerima laporan langsung dari guru sekolah dasar terkait murid kelas lima yang sudah terpapar narkoba, bahkan terjerat utang pembelian narkoba.
Atas kondisi tersebut, Siti Aisyah menegaskan perlunya penguatan peran BNN sebagai leading sektor.
“Karena hari ini narkoba sudah ke desa-desa pak. Tidak mungkin mereka punya dana ke ibu kota provinsi untuk rehab," pungkasnya.
