Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberi keterangan pers. (Jurnas/Dok Setneg)
Jakarta, Jurnas.com- Menurutnya, dukungan media dengan pemberitaan yang membangun sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan dan menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat.
“Kita butuh kerja sama, kekompakan, energi positif. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin senyum. Kita saling bantu, saling jaga, dan saling dukung,” ujar Teddy dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (20/12/2025).
Teddy menegaskan, sejak hari pertama bencana banjir bandang dan longsor melanda pada 26 November 2025, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah melakukan penanganan berskala nasional di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mobilisasi besar-besaran dilakukan dengan melibatkan lebih dari 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta para relawan.
Teddy menepis anggapan bahwa pemerintah lambat merespons. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Dikatakan, Presiden Prabowo tercatat telah tiga kali mengunjungi Aceh dan menyambangi enam kabupaten, dua kali ke Sumatera Utara, serta dua kali ke Sumatera Barat. Sementara Wakil Presiden Gibran sudah dua kali meninjau lokasi terdampak.
Meski di tengah proses muncul kritik dan masukan dari berbagai pihak, Teddy menyebut pemerintah langsung menindaklanjuti, salah satunya dengan membangun jembatan darurat yang berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu.
Presiden juga memimpin rapat koordinasi di Banda Aceh dengan menghadirkan hampir 15 menteri dan jajaran terkait, sekaligus meninjau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Terkait polemik penetapan status bencana nasional, Teddy menegaskan bahwa sejak awal penanganan sudah dilakukan dengan pendekatan nasional, meski status tersebut belum ditetapkan secara formal.
Ia juga membantah anggapan bahwa anggaran pusat tidak bisa digunakan tanpa status bencana nasional.
“Presiden sudah mengalokasikan anggaran hingga Rp 60 triliun secara bertahap untuk hunian sementara, hunian tetap, hingga perbaikan fasilitas pemerintahan. Bahkan, 52 bupati dan wali kota langsung menerima dana cash sejak awal,” jelasnya.
Selain itu, lebih dari 100 unit armada udara dan laut serta sekitar 1.000 alat berat dari Kementerian PUPR telah dikerahkan untuk mendukung evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur.
Teddy mengakui penanganan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pengaruh di ruang publik, untuk menyampaikan kritik secara bijak dan ikut membantu di lapangan demi percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Jum'at, 10/07/2026 12:10 WIB
Jum'at, 10/07/2026 12:05 WIB
