Mendikdasmen Abdul Mu`ti bersama siswa di kelas pembelajaran darurat di Sumbar (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Layanan pembelajaran di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami gangguan, sejak bencana banjir dan tanah longsor terjadi, khususnya di wilayah terdampak.
Terkait situasi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menerapkan kebijakan pendidikan darurat yang adaptif untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara bertahap dan aman.
"Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, pada Senin (15/12).
Berdasarkan data hingga 8 Desember 2025, pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah berlangsung sebagian di sebagian besar daerah terdampak, dengan tiga kabupaten/kota yaitu Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah kembali melaksanakan pembelajaran secara penuh.
Di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara itu, di Sumatra Utara, beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga masih melaksanakan pembelajaran secara bertahap, sedangkan daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.
Mendikdasmen mengatakan, penanganan pendidikan pada situasi darurat, Kemendikdasmen menjalankan tahapan yang berkelanjutan, dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
"Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat," ujar dia.
"Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," Menteri Mu’ti menambahkan.
Selanjutnya, Kemdikdasmen memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran melalui pendirian ruang kelas sementara dan distribusi perlengkapan pembelajaran bagi peserta didik, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi di sekolah darurat.
Dukungan psikososial bagi guru dan siswa, serta pelatihan bagi pendidik dan relawan, juga diberikan untuk memastikan proses belajar berlangsung secara aman dan bermakna.
Memasuki tahap pemulihan, upaya difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan proses dan kesiapan pembelajaran siswa, pemberian dukungan khusus bagi guru dan peserta didik terdampak, serta penguatan satuan pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
