Sekolah rusak akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Aksi penjarahan toko dan minimarket di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara disoroti oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo.
Menurut dia, aksi penjarahan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah mampu mengantisipasi bencana. Apalagi, distribusi bantuan makanan tidak berjalan merata.
"Mereka mengambil hanya untuk makan karena situasi darurat untuk bertahan hidup," kata Suko dikutip dari laman Unair pada Senin (8/12).
Suko juga menilai istilah penjarahan di media massa tidak tepat digunakan. Sebab, hal itu manusia dilakukan mengingat minimnya akses bantuan yang ada.
"Saya rasa penyebutan penjarahan pada berbagai media menunjukkan framing yang buruk bagi korban, padahal terdapat alasan rasional di belakangnya," ujar Suko.
Hal ini juga diperburuk dengan berbagai blunder pejabat di tengah kondisi bencana. Alih-alih mengeluarkan pernyataan kontroversial, pejabat seharusnya membuat pernyataan yang informatif dan direktif.
Gaya komunikasi yang tepat, lanjut Suko, seharusnya juga dengan melihat fakta yang ada sebelum berkomentar.
"Seharusnya sebelum membuat pernyataan, pejabat perlu data-data valid. Perlunya memperhitungkan risiko pada setiap pernyataan yang ada, jangan sampai kedepannya akan menimbulkan kericuhan," dia menambahkan.
Selanjutnya, Suko menekankan pentingnya bagi pemerintah memiliki pengetahuan manajemen bencana yang baik. Selain itu, perlu peningkatan terkait mitigasi serta pentingnya menjaga alam.
"Pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ada secara ketat agar kedepannya hal serupa tidak terjadi," kata dia.
Sabtu, 11/07/2026 21:59 WIB
