Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Human Capital & Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Munadi Herlambang pada Senin, 8 Desember 2025.
Munadi Herlambang bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama MH," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin
Belum diketahui materi apa yang bakal didalami penyidik terhadap saksi Munadi. Hal itu baru akan disampaikan pada saat pemeriksaan rampung.
Sebelumnya, KPK menyatakan telah menemukan adanya mens rea atau niat jahat dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada PT Petro Energy.
KPK mengungkap sejumlah pihak LPEI menerima fee sebesar 1 persen dari plafon pinjaman kepada PT Petro Energy.
"Berdasarkan alat bukti, KPK mendapati adanya kesepakatan pemberian kickback sebesar 1 persen dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak di LPEI," kata Budi pada Selasa, 2 Desember 2025.
KPK menjelaskan setelah pencairan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI diduga menerima dari PT PE sebesar 200 ribu dolar AS.
Kemudian, setelah pencairan KMKE II, Arif Setiawan kembali menerima 400 ribu dolar Singapura yang diberikan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 200 ribu dolar Singapura. Serta tambahan 100 ribu dolar Singapura. Selain itu, Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI juga menerima 100 ribu dolar AS.
"Penyidik mendapatkan fakta ini dari proses klarifikasi, penelusuran dokumen, audit, hingga keterangan para pihak," ucap Budi.
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI; Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI; Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy; Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur Keuangan PT Petro Energy.
Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi benturan kepentingan (CoI) antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT Petro Energy) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit.
Direktur LPEI diduga tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Direktur LPEI juga memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.
Sedangkan PT Petro Energy diduga telah memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Lalu, PT Petro Energy diduga juga melakukan window dressing terhadap Laporan Keuangan (LK). Perusahaan ini kemudian disebut menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI.
Sabtu, 11/07/2026 21:59 WIB
