Pemerintah Siapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun

Untung Subagja | Minggu, 10/08/2025 03:05 WIB

Rumah subsidi Kementerian PUPR (Foto: ISt)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan Rp130 triliun bakal dialokasikan di Jakarta.

"Ke depan juga kita ada program bersama, yaitu KUR perumahan. Presiden Prabowo sudah memberikan sekitar Rp130 triliun untuk pertama kali Indonesia ada KUR Kredit Usaha Rakyat perumahan. Dia (Prabowo) sudah minta pertama kali Pemda sosialisasi di Jakarta," ujar Maruarar usai temui setelah menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.

Menteri yang akrab disapa Ara ini memaparkan, program KUR perumahan ini ditujukan kepada pengembang, kontraktor di Jakarta yang jumlahnya ribuan. Menurutnya, kebijakan ini juga melibatkan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan ribuan, kita akan membuat sosialisasi pertama di Jakarta. Peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan. Jadi kami tunggu waktunya, Pak Gubernur, supaya program itu juga bisa membuat melenting. Ya, membuat dari pengusaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Dengan dukungan subsidi bunga. Saya pikir ini program pertama kali sepanjang sejarah Indonesia ada KUR perumahan," jelas Ara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membuat tim kecil gabungan untuk membahas rumah subsidi hingga kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta.

Hal itu ditandai dengan pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Pendopo Balai Kota Jakarta.

"Beliau (Maruarar) menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan permukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, suku bunga subsidi, rumah subsidi, dan sebagainya," ujar Pramono.

"Kami sangat ingin memanfaatkan itu, dan langsung tadi kami buat tim kecil yang dikoordinasikan dari kedua belah pihak. Kami beri waktu dua bulan, mudah-mudahan segera bisa bekerja mengkonkretkan apa yang bisa dikerjakan bersama-sama," tambahnya.