DPR Komit Bantu Pertanian Organik di Bali

Samrut Lellolsima | Selasa, 05/08/2025 19:34 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman

Jakarta, Jurnas.com - Komisi IV DPR RI berkomitmen membantu pertanian organik di Bali. Bantuan itu diharap bisa membuat program pertanian berkelanjutan di Pemprov Bali berhasil.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Selasa (5/8).

"Kami siap membantu penambahan kuota pupuk organik, menyalurkan bantuan benih, mendukung pembangunan jalan usaha tani, serta memperkuat pengembangan budidaya perikanan," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Politikus PDIP itu menyatakan bahwa pihaknya juga akan memperjuangkan peningkatan bantuan dari pemerintah. Sehingga, pertanian organik itu nantinya bisa menjadikan Bali sebagai Pulau Organik.

Alex mengamini dukungan itu diberikan setelah melihat langsung pertanian organik di Bali. Dia menilai pertanian organik tersebut memiliki memiliki kualitas tinggi.

"Untuk itu, bersama rombongan Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan agar mendapat akses pasar yang luas dan didukung kebijakan pemerintah," ujarnya.

Di samping dari itu, Alex menyampaikan pentingnya fasilitasi ekspor produk pertanian dan perikanan Bali agar mampu menembus pasar internasional.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam membantu masyarakat Bali. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah memang sangat penting dalam merealisasikan program pertanian organik yang ramah lingkungan, sekaligus menjaga ekosistem dan ketahanan pangan Bali.

"Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi sektor pertanian dan perikanan di Bali, dari sistem konvensional menuju sistem hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan berbasis kearifan lokal dan pelestarian alam," kata Wayan Koster.

Dalam kunjungan kerja itu, Alex didampingi anggota komisi lainnya seperti I Nyoman Adi Wiryatama dan ⁠Sturman Panjaitan. Selain itu, hadir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan ⁠Direktur Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian.

Kemudian, Plh. Sesditjen Perhutanan Sosial; Kepala Balai Perhutanan Sosial; Kepala Balai Pengelolaan DAS; Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan ⁠Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan dari Kementerian Kehutanan.