Legislator PDIP: Presiden Prabowo Butuh Second Opinion dari Luar Pemerintahan

Samrut Lellolsima | Selasa, 05/08/2025 15:22 WIB

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira

Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, partai banteng tidak mesti bergabung atau masuk ke dalam jajaran pemerintahan Prabowo.

Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Selasa (5/8).

Menurut dia, sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, PDIP bisa tetap memberi dukungan secara substantif, secara kualitatif, hingga mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik.

"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan bahwa PDIP adalah partai penyeimbang terhadap pemerintahan.

Di sisi lain, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki hak prerogatif terkait bergabung atau tidaknya suatu partai terhadap kabinet pemerintahan.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa posisi PDIP ini tentu merupakan representasi dari publik karena pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan.

"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," tandasnya.