Optimalkan DAK Non Fisik untuk Tangani Isu Perempuan dan Anak

Eko Budhiarto | Sabtu, 29/06/2024 14:52 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk isu perempuan dan anak harus menjadi kepedulian bersama, karena pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian langkah strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, beserta masyarakat harus mampu bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan DAK Non Fisik dalam penanganan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di tanah air," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Sabtu (29/6).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Selasa (25/6) mengungkapkan bahwa DAK Non Fisik telah diberikan oleh pemerintah pusat sejak 2021 yaitu Rp101,7 miliar bagi 255 daerah, Rp120 miliar bagi 255 daerah pada 2022, Rp132 miliar bagi 275 daerah pada 2023, dan Rp132 miliar bagi 305 daerah pada 2024.

Dana tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan kekerasan dan meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak.

Pengalokasian dana dari pemerintah pusat ini, menurut Lestari, harus benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Para pemangku kebijakan di daerah, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan DAK Non Fisik itu untuk penanganan isu perempuan dan anak di daerah.

Komitmen terhadap penuntasan isu perempuan dan anak di tanah air, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus diperkuat dalam upaya mengimbangi potensi peningkatan kasus kekerasan yang kerap menimpa perempuan dan anak di kala terjadi guncangan di sektor ekonomi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya dalam proses pembangunan SDM nasional, termasuk pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak, demi mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.