Pemerintah Dukung UMKM Melalui Kebijakan Substitusi Impor

Redaksi | Kamis, 02/02/2023 21:33 WIB

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki . (Foto ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah akan terus diperbesar. Dengan demikian, kebijakan investasi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bermitra dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri juga dapat terus diperbesar.

Hal itu, dikatakan Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dalam seminar “Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Digital", di Jakarta, Kamis (2/2).

Teten melihat, bahwa UMKM masih akan menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Guna mendorong perkembangan UMKM di Tanah Air, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi.

“Apalagi saat ini, di tengah ekonomi dunia yang kurang baik, kekuatan ekonomi kita sekarang ada di UMKM. Industri sudah mulai banyak yang melakukan lay off, PHK, nah ini memang harus diserap oleh UMKM, karena investasi di sektor formal implementasinya baru akan terjadi beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Teten menambahkan, hal lainnya yang mendorong pemerintah memperbesar kebijakan substitusi impor itu adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat yang tercatat tumbuh 5,73% ditopang oleh konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2022.

“Tentu kemarin yang mungkin relatif baru efektivitasnya belanja pemerintah yang 40% dari APBN mulai jalan, dan itu BPS memperkirakan kalau 40% APBN dibelanjakan produk lokal ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan sekitar 1,85%dan menyerap lapangan kerja 2 juta, dan ini signifikan. Jadi, kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah sepertinya akan terus diperbesar,” paparnya.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian Pidato RAPBN 2023 menyampaikan target pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3% secara tahunan (year-on-year/yoy).