Tolak Proporsional Tertutup, Wakil Ketua MPR : Rakyat yang Harus Menentukan Wakilnya

Aliyudin Sofyan | Sabtu, 31/12/2022 09:19 WIB

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang. Pasalnya, sistem proporsional tertutup tidak berkesesuaian dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Menurut Syarief Hasan, sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi. "Salah satu semangat dari demokrasi dan reformasi adalah keterbukaan di dalam menentukan anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat. Itulah mengapa sistem proporsional terbuka cocok dan paling tepat di Indonesia.", kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan melanjutkan, sistem proporsional terbuka membuat rakyat bisa memilih langsung wakilnya. "Rakyat bisa menentukan langsung sosok yang akan membawa aspirasinya di DPRD Kab/Kota/Provinsi hingga DPR RI melalui sistem proporsional terbuka. Rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih calon pada nomor urut berapapun dan partai apapun, dengan memperhatikan kapasitas dan ketokohan calonnya.", ungkapnya.

Syarief Hasan melanjutkan, sistem proporsional tertutup akan membawa dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. "Sistem proporsional tertutup hanya akan merusak iklim demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia. Partai politik akan sangat berkuasa dan tidak terbuka dalam penentuan calon yang terpilih nantinya.", ujar Syarief Hasan.

Ia menyebut, sistem proporsional tertutup juga akan memunculkan praktik oligarki. "Proporsional tertutup hanya akan menguatkan oligarki kekuasaan. Sebab, penentu siapa yang akan terpilih menjadi legislator diserahkan kepada partai politik. Bukan tidak percaya, akan tetapi akan bermunculan orang yang bukan pilihan masyarakat di parlemen nantinya jika sistem proporsional tertutup yang diterapkan.", kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga mendesak Ketua KPU RI untuk meminta maaf dan tidak ikut-ikutan berpolitik praktis. "KPU adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pemilu, maka KPU harus fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu. Jangan jadikan KPU sebagai alat politik praktis dengan menghadirkan narasi yang mengganggu demokrasi dan cenderung ingin menumbuhkan oligarki di parlemen. Itu bukan tugas KPU RI.", ujar Syarief Hasan.

Senior Partai Demokrat ini juga berharap masyarakat semakin tercerahkan menjelang Pemilu 2024. "Kami berharap, masyarakat dapat memilih wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan ketokohannya, bukan hanya karena partai politik dan nomor urutnya. Pilihlah yang dianggap paling mumpuni menjadi wakil rakyat, bukan menyerahkan kepada partai politik untuk menentukan semuanya.", ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh rakyat tentang filosofi demokrasi. "Demokrasi itu berarti kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat. Rakyat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menentukan sosok yang ia pilih di parlemen sebagai pengejewantahan nilai demokrasi.", ungkap Syarief Hasan.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrasi menyampaikan dengan tegas bahwa kami menolak wacana sistem proporsional tertutup. Kami akan terus bersama rakyat.", tutup Syarief Hasan.