Jakarta, Jurnas.com - Tiga komoditas perkebunan unggulan ditetapkan sebagai prioritas hilirisasi nasional. Hal ini mengemuka dalam International Conference and Expo on Palm Oil and Others atau ICExPO 2026, yang berlangsung di Jakarta pada 4-5 November lalu.
Adapun ketiga komoditas tersebut ialah kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Pengembangan ketiga komoditas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi pekebun.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah telah memperluas mandat BPDP yang sebelumnya berfokus pada kelapa sawit untuk turut mengampu komoditas kakao dan kelapa. Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.
Menurut Dradjad, perluasan mandat BPDP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi agribisnis nasional sekaligus memastikan manfaat pengelolaan sumber daya perkebunan dirasakan langsung oleh petani.
“Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketahanan ekonomi nasional harus berujung pada kesejahteraan petani,” ujarnya dalam forum ICExPO 2026 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dukungan BPDP bagi kakao dan kelapa mencakup peremajaan kebun (replanting), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana hulu, penguatan kelembagaan petani, serta pendampingan teknis. Dengan demikian, pengembangan komoditas perkebunan diharapkan berlangsung secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pemerintah juga memperkuat transparansi perdagangan komoditas strategis melalui integrasi ekspor satu pintu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara.
Dari sisi keberlanjutan, pemerintah mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), dan pemetaan lahan perkebunan. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan penerimaan pasar global terhadap produk perkebunan Indonesia.
Sementara itu, hilirisasi terus dipacu melalui pelaksanaan mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026. Untuk komoditas kakao dan kelapa, pengembangan industri diarahkan pada modernisasi infrastruktur pascapanen, digitalisasi rantai pasok, serta perluasan ekspor produk turunan bernilai tambah tinggi.
Sektor Perkebunan Menopang Ketahanan Nasional
Perspektif strategis mengenai masa depan industri perkebunan disampaikan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas, Purnomo Yusgiantoro. Menurut dia, sektor perkebunan memiliki posisi penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sawit, kakao, dan kelapa tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga berperan dalam menopang ketahanan pangan, kemandirian energi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Purnomo juga menekankan pentingnya penguatan aliansi minyak sawit dan sertifikasi keberlanjutan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan penerapan standar keberlanjutan, memperkuat ketertelusuran produk, serta menjaga kepercayaan pasar global terhadap minyak sawit Indonesia.
Menurut dia, pengembangan industri perkebunan harus diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk nasional. Sawit memiliki peluang pengembangan industri pangan, oleokimia, kosmetik, dan biofuel. Sementara kakao dan kelapa juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk industri bernilai tambah tinggi.
Purnomo menggarisbawahi tiga prinsip pembangunan perkebunan, yakni Growth, Equity, and Human Resource Development. Pertumbuhan harus ditopang peningkatan produktivitas dan daya saing, pemerataan diarahkan agar manfaat pembangunan dinikmati pekebun rakyat, sedangkan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci menghadapi transformasi teknologi dan industri.
Sementara itu, Chairman Indonesian Plantation Association (IPA), Delima Hasri Azahari, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, kakao, dan kelapa. Menurut dia, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi pekebun harus berjalan beriringan.
