Kuasa Hukum 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan, Saor Siagian
Jakarta, Jurnas.com - Kuasa hukum dari 75 pegawai yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), Saor Siagian menegaskan bahwa tudingan tidak Pancasilais dan Taliban yang disematkan pada Novel Baswedan Cs hanya omong kosong.
"Tuduhan Taliban itu betul-betul isapan jempol, omong kosong, karena sebagian kawan-kawan ini beragama lain, dan mereka yang selama ini menunjukkan integritas komitmennya," kata Saor di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/5).
Atas dasar itu, Saor bersama Novel Baswedan dan sembilan orang perwakilan 75 pegawai mendatangi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).
"Nah karena ini sangat serius maka kami bersama dengan kawan-kawan, Novel Baswedan bersama dengan sembilan kawannya menemui Ketua Umum PGI saudara Gomar Gultom," ujarnya.
Menurut Saor, tuduhan pada 75 pegawai KPK yang dinilai sudah tidak bisa dibina serta Taliban itu merupakan fitnah yang sangat keji.
"Jadi itu yang kami serukan ke PGI, bahwa tuduhan-tuduhan yang disebut tidak bisa dibina atau antipancasila menurut saya fitnah yang sangat keji," tegas dia.
Saor mengungkapkan alasan dirinya bersama Novel Cs mendatangi Gomar Gultom lantaran ia merupakan tokoh agama yang taat dengan iman dan kepercayaannya.
"Oleh sebabnya kami menemui tokoh agama bahwa mereka orang yang taat sesuai dengan iman dan kepercayaannya, bahkan novel sendiri hadir di sana sekalipun mereka berbeda agama dan kepercayaan," tandasnya.
Sebelumnya Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, membantah adanya kelompok taliban hingga radikal Islam di lembaga antirasuah. Isu itu dinilai sengaja diembuskan untuk memberangus pegawai KPK yang berintegritas.
Sebab faktanya, dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, sembilan di antaranya beragama non-muslim. Dengan demikian, kata Giri, adanya isu taliban berkaitan dengan ketidaklulusan 75 pegawai KPK jelas terpatahkan.
"Pertanyaaannya kan selama ini, oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani 7 orang, yang Budha 1 orang, yang Hindu 1 orang," kata Giri dalam diskusi daring bertema `KPK dan Perlawanan Balik Koruptor`, yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Sabtu (22/5).
Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
Namun, situasi di Internal KPK diketahui semakin bergejolak. Sebab, para pegawai KPK yang lolos TWK menolak dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada 75 pegawai yang tak lolos TWK.
KEYWORD :KPK Pegawai ASN Firli bahuri Novel Baswedan tes wawasan kebangsaan
