Kamis, 02/05/2024 04:50 WIB

DPR: Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan Alarm Bagi Indonesia

Kebocoran data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan siber dalam negeri.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Kebocoran data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan siber dalam negeri.

Demikian diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta saat dikontak, Jumat (21/5).

"Ini alarm bagi Indonesia. Sudah sangat sering terjadi kebocoran data pribadi di internet. Entah itu data pribadi di ranah swasta seperti data di Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Juga data di instansi publik seperti bocornya data pasien Covid-19, data Pemilu di KPU, dan dugaan yang terbaru data BPJS Kesehatan," jelasnya.

Pemerintah, kata Sukamta, harus segera menginvestigasi kasus ini guna mengetahui kebenaran peristiwa tersebut sekaligus mengetahui apa penyebabnya. Langkah-langkah mitigasi harus dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi disetop penyebarannya dan dimusnahkan. 

Pemerintah, kata Sukamta, juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data ini, seperti potensi terjadinya serangan lain di dunia maya yang bisa mengguncang ketahanan siber Indonesia.

"Salah satu langkah yang urgen untuk dilakukan adalah penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasannya memang sedang stagnan karena ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas Pelindungan data pribadi, apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Kominfo," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Seharusnya, kata Sukamta, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi Indonesia. Jika terbukti benar, ia amat menyayangkan badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan Perlindungan data pribadi. 

"Ini harus segera ketemu kesepakatannya, agar upaya pelindungan data pribadi bisa segera memiliki payung hukum yang kuat terhadap badan private, masyarakat termasuk juga badan publik," tandasnya.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi I DPR BPJS Kesehatan Data Pribadi PKS Sukamta




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :