Nasib Hak Pilih Warga Korban Penggusuran di DKI Tidak Jelas

Jakarta - Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di DKI tengah dipertanyakan. Pasalnya, tugas pencocokan dan penelitian data penduduk calon pemilih di Pilkada DKI nanti hingga saat ini masih belum rampung.

Di satu sisi, KPUD DKI tak memberikan kepastian mengenai mekanisme pencantuman daftar pemilih bagi ribuan warga DKI korban penggusuran. Sehingga, terdapat ribuan warga korban penggusuran di DKI yang tidak jelas nasib hak pilihnya.

"Persoalannnya adalah para (calon) pemilih yang menjadi korban penggusuran. Mereka yang dipaksa pindah sangat banyak. Tapi kini keberadaannya tidak diketahui," ujar ketua tim Advokasi dan Pengamanan cagub cawagub Anies-Sandi Agus Otto di kantor pemenangan Anies-Sandi di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Agus berharap tidak ada upaya pembiaran secara sengaja hingga para warga korban penggusuran tak terakomodir dalam daftar pemilih di Pilkada nanti. Ia mengatakan sebagai warga negara, mereka memiliki hak politik yang sama.

Agus mendesak agar KPU turun tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika dibiarkan, kata dia, maka terdapat ribuan oraang yang justru akan kehilangan suara di Pilkada nanti.

"Sehingga terancam kehilangan hak konstitusionalnya karena kehilangan hak pilih. Kita ingatkan KPUD DKI, jangan sampai membiarkan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Pemenangan Anies-Sandi, Ahmad Sulhy menyebutkan setidaknya terdapat 168 ribu warga DKI korban penggusuran. Jumlah tersebut menunjukkan adanya potensi suara yang hilang di Pilkada DKI jika nantinya tak terakomodir dalam daftar pemilih.

Padahal, sumber daya yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data penduduk dan daftar pemilih cukup memadai. Setidaknya, KPU memiliki dua ribu petugas PPDP untuk memvalidasi seluruh daftar pemilih secara maksimal.

KEYWORD :

Pilkada DKI Jakarta NAsib hak Pilih Warga DKI Korban Penggusuran ketua tim Advokasi dan Pengamanan

Fahri Sarankan PKS Pertimbangkan Matang Keinginan Gabung ke Pemerintah

ICW: Nurul Ghufron Diduga Salah Gunakan Wewenang hingga Perdagangkan Pengaruh

KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

Presiden Jokowi down saat Gol Timnas dianulir wasit

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara