Jakarta - Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan isu pemberian komputer dari pihak swasta terhadap Bawaslu dan KPU DKI dapat merusak konsentrasi kerja pihaknya. Padahal, kata dia, penyelenggaraan Pilkada DKI tinggal menghitung bulan.
Mimah menegaskan soal pemberian komputer, pihaknya hanya sebagai penerima dari Pemprov DKI. Selama ini, kata dia, dirinya hanya tahu bahwa komputer yang diterimanya berasal dari Pemprov DKI.
"Kita posisi kita kan penerima. Pemda yang memfasilitasi. Kita kan untuk permohonan komputer sebagai penopang kerja, pengajuannya ke pemerintah daerah. Jadi bahwa itu berasal dari Sampoerna, bukan kewenangan kita," ujar Mimah kepada Jurnas.com di Jakarta, Selasa (18/10).
Mimah berharap Pemprov DKI dapat mengklarifikasi seluruh edaran isu yang meliputi komputer yang diterimanya. Ia mengaku tak ingin menjadi sorotan publik karena status komputer yang diterimanya dari Pemprov DKI.
"Kita ini mau fokus ke pelaksanaan Pilkada. Jadi kalo ini terus menjadi polemik, lebih baik ditanyakan ke Pemda DKI. Tapi kalo ini membuat kita terganggu, kita siap kok mengembalikannya ke Pemprov DKI," ungkapnya.
Sebelumnya, mencuat kabar bahwa dua institusi penyelenggara pemilu di DKI Bawaslu dan KPU mendapatkan bantuan komputer dari PT. Sampoerna.
Sejatinya, bantuan dari swasta kepada penyelenggara pemilu tidak dibolehkan Undang-Undang. Salah satu alasannya, untuk menghindari hilangnya netralitas lembaga penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak anggapan pemberian komputer kepada Bawaslu dan KPU berasal dari PT. Sampoerna. Karena, kata dia, komputer tersebut dibelikan dari dana APBD yang juga bersumber dari dana wajib sumbangan pengembang ke Pemprov DKI.
"Semua dana Bawaslu, KPU, semua itu dari APBD. Termasuk komputer dari APBD. Hanya APBD dari mana?. APBD kan bisa menggunakan wajib dari pengembang," kata Ahok.
Pilkada DKI Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti
