Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyesalkan upaya pemerintah yang masih mengutak-atik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Farkhan mengendus ada upaya pemerintah mengelabui masyarakat dengan mengganti judul RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
"Cara seperti ini sama halnya dengan mempermainkan dan bersikap kurang ajar di tengah rakyat yang masih sibuk melawan Covid-19," ujar Farkhan, Kamis (2/7/2020).
Farkhan berharap jangan sampai Pancasila kembali dijadikan alat untuk merusak persatuan bangsa. Sebab bangsa Indonesia sudah punya sejarah kelam tentang benturan idiologi dan azas negara di masa lalu.
Sebagai sayap Partai Demokrat, jelas Farkhan, BMI menilai upaya perlawanan terhadap RUU HIP adalah sebagai upaya menjaga eksistensi NKRI secara menyeluruh.
"Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga Pancasila secara bersama-sama bukan malah menguasai seolah-olah milik kelompok tertentu," paparnya.
Farkhan pun menilai akan sia-sia segala rekonsiliasi pasca-pemilu, kalau RUU ini tetap dipaksakan. Apalagi sebelumnya pemerintah membuat polemik besar yaitu RUU KPK beberapa bulan lalu.
"Seharusnya pemerintah utamanya DPR yang masih ngotot meloloskan RUU ini juga sadar dan memahami situasi, untuk segara keluar dari krisis kita butuh stabilitas sosial dan polituk," jelas Farkhan.
Sangat aneh jika RUU HIP ini masih dipaksakan untuk dibahas, padahal dua ormas besar NU dan Muhammadiyah secara jelas menolak.
"Kalau NU dan Muhammadiyah sudah bereaksi, ditambah MUI, berarti tinggal segelintir yang berada di Pendukung pemerintah terutama menyangkut RUU HIP," jelasnya.
"Pemerintah harusnya sadar, melalui ormas dan lembaga inilah sebenarnya stabilitas sosial dan politik bisa terjaga. Kalau masih ga paham, saya khawatir jangan-jangan pemerintah sekarang berjalan dengan gerbong kosong," tuntas Farkhan.
RUU HIP Bintang Muda Indonesia
