Presiden Joko Widodo
Sawangan, Jurnas.com – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digul, Papua, Mathias mengajukan penambahan guru kepada Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan, akibat kekurangan guru di wilayahnya, sekolah terpaksa merekrut lulusan SMA/SMK sebagai tenaga pendidik. Padahal guru seyogyanya lulusan sarjana pendidikan tinggi.
“Tenaga guru yang mengajar di sana tenaga honorer lulusan SMA/SMK. Gurunya masih kurang. Dan tenaga yang mengajar bukan sarjana pendidikan, tapi lulusan SMA/SMK,” kata Mathias saat dipanggil Jokowi ke atas panggung, di tengah pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Selasa 12/2).
Mendengar aduan tersebut, Jokowi tampak hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Alih-alih memberi jawaban, presiden malah balik bertanya solusi atas persoalan itu kepada Mathias.
“Jadi usahanya apa?” tanya Jokowi.
Mathias menjawab, “pertama pemerataan guru yang menumpuk di pusat ibu kota. Kedua, mengusahakan supaya tes CPNS ada formasi yang bisa diisi di sekolah-sekolah.”
Presiden Jokowi membuka RNPK 2019 siang ini. Dalam sambutannya, dia memberi penekanan pada peningkatan jumlah guru produktif. Pasalnya, hingga saat ini persentase guru masih didominasi oleh guru normatif.
“Dari informasi yang saya terima lebih banyak guru normatif. 65 persen. Tugas kementerian harus meng-upgrade agar guru-guru terampil atau istilahnya guru produktif lebih banyak,” kata Jokowi .
“Guru normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia. Itu harus lebih sedikit,” lanjut dia.
Peningkatan jumlah guru produktif, lanjut presiden, juga tidak terlepas dari agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dicanangkan pemerintah tahun depan.
Dia mengatakan, tahun depan anggaran akan difokuskan pada SDM, yang menitikberatkan pelatihan vokasional, peningkatan kompetensi (upgrade skill), serta penambahan balai latihan kerja (BLK) di pesantren.
KEYWORD :Kekurangan Guru Joko Widodo
