Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (Foto: Muti/Jurnas)
Sawangan, Jurnas.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui program wajib belajar (wajar) 12 tahun masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.
Karena itu, dia mengklaim sistem zonasi yang sedang digalakkan ke seluruh daerah di Indonesia, sebagai jembatan untuk mengoptimalkan program wajar tersebut.
“Yang belum dicapai misalnya wajib belajar 12 tahun. Kita belum maksimal,” kata Mendikbud saat ditemui di sela-sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Senin (11/2).
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
“Dan dengan sistem yang telah kita terapkan bertahap, kita bisa mencapai titik optimal wajib belajar 12 tahun,” imbuh dia.
Selain wajar 12 tahun, Mendikbud juga menyoroti belum maksimalnya perbaikan sarana dan pra-sarana sekolah tahun lalu. Kendati demikian, dia mengatakan proses pembangunan fisik selanjutnya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
80 Persen KIP Pakai Sistem Kartu ATM
Muhadjir mengatakan, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah hampir mencapai 100 persen. Sementara 80 persen di antaranya sudah menggunakan sistem kartu ATM.
“Jadi kartu KIP tidak sekadar kartu identitas yang menunjukkan kepemilikan hak, tapi juga bisa untuk mengambil uang,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
“Bahkan untuk SMA dan SMK bisa untuk menabung kalau kebetulan dapat rezeki,” tutur dia.
Adapun pemerataan penyebaran KIP, lanjut Muhadjir, melibatkan tiga pihak terkait, yakni Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial, dan Kemdikbud.
“Ketiga pihak ini saling berkaitan sehingga KIP memenuhi target. Misalnya untuk data ada proses penyepadanan dari dapodik dan data di Kemensos. Jadi tidak hanya murni dari sekolah dan Kemensos,” tandas dia.
KEYWORD :Wajib Belajar Wajar 12 Tahun Muhadjir Effendy
