Marlen Sitompul | Kamis, 29/11/2018 21:01 WIB
Ketua DPR, Bambang Soesatyo
Jakarta - Kebijakan menteri Kabinet Kerja yang tidak pro terhadap rakyat justru akan menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Demikian disampaikan Ketua DPR
Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam diskusi bertajuk "Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?", di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11).
Menurutnya, visi misi
Presiden Jokowi sudah jelas pro terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memang digeluti oleh rakyat menengah ke bawah. Namun, kebijakan sejumlah menteri dianggap justru bertentangan Jokowi.
Untuk itu, Bamsoet mempertanyakan maksud dan tujuan menteri mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi misi Jokowi. Sebab, hal itu justru akan menggerus elektabilitas Jokowi dalam menghadapi
Pilpres 2019.
"Karena sudah dekat Pemilu, ini pasti akan mengurangi suara presiden, mengganggu elektabilitas presiden, saya ngga yakin presiden akan mengambil putusan itu dan akhirnya terbukti dibatalkan," kata Bamsoet.
Hal itu menyikapi rencana Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution membuka peluang asing menguasai 100% saham untuk sektor UMKM. Hal itu tertuang dalam revisi daftar negatif investasi (DNI) yang diumumkan pekan lalu.
Bamsoet mengaku, mendapat banyak keluhan keluhan dari masyarakat pada sektor UMKM terkait kebijakan keuangan dan ekonomi pemerintah. Ia menduga ada agenda tersembunyi yang dilakukan sejumlah menteri.
"Saya ngga tahu apa ada hidden agenda yang sedang dikendalikan atau dijalankan oleh para menteri ini, semua kebijakan atau mendongkrit atau memojokan, yang jelas presiden sedang mencalonkan kembali, kita ingin pemerintahan ini sukses tapi kalau kita lihat berbagai kebijakan ini sangat mengganggu," kata Bamsoet.
KEYWORD :
Pilpres 2019 Presiden Jokowi Bambang Soesatyo
