KPK Diminta Usut Dugaan Mahar Sandiaga ke PAN dan PKS

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mengusut dugaan mahar yang diberikan Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN untuk memuluskan jalannya sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Aliansi Pemuda Anti Korupsi saat menyampaikan aspirasi, di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8/2018). Dalam aksinya, ratusan pemuda membentangkan spanduk dan poster bergambar Sandiaga.‎

Kordinator aksi Irpan Saripudin mengatakan, transaksi uang dalam pemilihan Presiden sejatinya merupakan fakta terseretnya demokrasi menjadi milik orang-orang berduit. "Karena itu instrumen kelembagaan perlu melacak dan menyidik secara obyektif, hukum harus menjadi panglima, agar isu-isu politik tidak menggerogoti agenda pemberantasan korupsi," ucap Irpan.

KPK sebagai tumpuan pemberantasan korupsi, tegas Irpan, mesti pro aktif dalam menelusuri informasi indikasi dugaan suap menyuap tersebut. Apalagi, sambung Irpan, posisi Sandiaga Uno saat itu masih aktif  sebagai pejabat negara.

Sebab itu, tegas Irpan, KPK tidak boleh berdiam diri dengan alasan menunggu laporan masyarakat. Irpan berharap ‎ KPK dengan sistiem yang canggih dapat membongkar praktik yang ditenggarai dapat merusak sistem politik di Indonesia.

"Jangan biarkan demokrasi kita dibeli oleh uang dan menyerah pada kuasa kapital, demokrasi kita harus berdiri dengan nilai-nilai luhur yang menjungjung tinggi nilai keadaban, dan mahar atau suap menyuap dalam kasus pemilihan Wakil Presiden itu adalah titik paling tidak beradab dari demokrasi kita," ujar Irpan.

Ihwal dugaan pemberian mahar itu sebelumnya diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitter-nya. Saat itu, Andi menyebut Prabowo Subianto merupakan seorang "jendral kardus".

Sebutan itu diungkapkan Andi lantaran ia menuding Prabowo akan menjadikan Sandiaga Uno lantaran Wagub DKI itu memberikan uang Rp 500 miliar masing-masing untuk PAN dan PKS. Dua partai itu merupakan partai koalisi Gerindra.

Dalam acara sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/8/2018) malam, Andi mengaku diperintah partainya untuk berbicara mengenai dugaan mahar tersebut. Bahkan, kata Andi, keputusan Demokrat mengungkap dugaan mahar itu diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketum Partai Demokart, Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018). Andi pun mengaku tak khawatir pernyataannya di media sosial itu berujung pada konsekuensi hukum.‎

‎

KEYWORD :

Sandiaga Uno KPK

Gara-gara Kasus Tumbler Anita, Satpam KAI Panik

Momen Prabowo Temui Korban Banjir di Pengungsian

Kabar Terkini Aceh Daerah Tamiang Usai Terputus Kontak Karena Banjir

Main Sepatu Roda di Jalanan, Creator Ngaku Termotivasi Polisi

Begini Trik Cara Tidur Istri Agar Suami Betah

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual