Sabtu, 18/04/2026 07:04 WIB

Kasus Novanto, Politikus PDIP Sedih

Marlen Sitompul | Jum'at, 08/12/2017 17:38 WIB






Proses praperadilan Ketua DPR Setya Novanto akan berlanjut atau tidak menjadi fokus perhatian ketimbang pembuktian hukum atas kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Hal itu membuat politikus PDI Perjuangan (PDIP) sedih, miris sekaligus ironis.

Politikus PDIP, Arteria Dahlan

Jakarta - Proses praperadilan Ketua DPR Setya Novanto akan berlanjut atau tidak menjadi fokus perhatian ketimbang pembuktian hukum atas kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Hal itu membuat politikus PDI Perjuangan (PDIP) sedih, miris sekaligus ironis.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, kegaduhan praperadilan Novanto tersebut dikarenakan politik sudah masuk ke ranah penegakkan hukum.

"Saya sangat sedih, miris sekaligus ironis, tatkala mata dan semua perhatian kita belakangan ini lebih concern membahas masalah praperadilan pak Setnov lanjut atau tidak ketimbang membuktikan Setnov bersalah atau tidak," kata Arteria, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (8/12).

Karat Arteria, yang terlihat adalah dominasi kekuasaan mengelola hukum ketimbang supremasi hukum itu sendiri. "Sangat disayangkan kegaduhan ini kembali dihadirkan dengan asesoris legitimasi pada saat Pak Setnov sedang mengajukan upaya praperadilan," tegasnya.

Menurutnya, begitu terlihat aroma kekuasaan yang dominan, dimana penetapan hari sidang pemeriksaaan perkara aquo oleh pengadilan Tipikor hanya berselang satu atau dua hari dengan agenda putusan praperadilan.

"Saya tidak habis pikir, tanggal penetapan sidang PN Tipikor mendahului tanggal putusan praperadilan, kecuali memang selama ini pengadilan Tipikor begitu cepat melakukan penetapan untuk kemudian membuka agenda sidang," katanya.

"Kalau pengadilan bukan menjadi kantor pos yang menerbitkan putusan mengantarkan semua terdakwa ke jeruji besi, sejatinya PN Tipikor juga lebih arif untuk tidak terburu-buru membuka sidang," tegasnya.

KEYWORD :

Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP KPK PDIP




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER