Rapat paripurna DPR
Jakarta - Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai untuk menutup tokoh-tokoh alternatif dalam Pilpres 2019 mendatang.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Benny K Harman mengatakan, usulan pemerintah atas presidential threshold sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR RI melanggar azas demokrasi di tanah air."Dengan adanya presidential threshold ini menutup tokoh-tokoh alternatif untuk mencalonkan," kata Benny, saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7).Semestinya, kata Benny, UU Pemilu memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
RUU Pemilu Pemilu 2019 Presidential Threshold Pemerintah
