Marlen Sitompul | Rabu, 28/06/2017 12:38 WIB
Kunjungan Bilateral Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Korea Selatan
Jakarta - Korea merupakan salah satu negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia perlu mengikuti jejak Korea Selatan (Korsel) dalam komitmen memberantas korupsi.
Disela-sela kunjungan kerja ke
Korsel dalam rangka menghadiri 2nd Meeting of Speaker of Eurasian Countrie`s Parliament,
Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah mengunjungi Transparansi Internasional Korea.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait pemberantasan korupsi di
Korsel. Dimana, pada sekitar 2002 Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi.
"Namun dalam waktu tujuh tahun, Korea berhasil mengubah posisinya menjadi negara yang bebas dari korupsi. Ini yang ingin diketahui prosesnya," kata Fahri.
Fahri membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia, dimana telah berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK), namun selama 15 tahun bekerja belum berhasil menjadikan Indonesia bebas dari korupsi.
Pada kunjungan tersebut, rombongan DPR RI disambut oleh Mr. Han Beom You, ketua Tranparansi Internasional Republik Korea.
Fahri yang didampingi oleh salah satu anggota BKSAP Nurhayati Monoarfa, tampak terkesan dengan kantor Tranparansi Internasional yang cukup sempit dan bersahaja.
"Transparansi Internasional inilah yang mengkordinir para aktivitas antikorupsi di Korea. Jadi sangat layak kita kunjungi untuk mengetahui bagaimana mereka menggerakkan civil society dalam memberantas korupsi", papar penggagas hak angket
KPK ini.
Dalam penjelasan Han, terungkap bahwa tahun 2002 adalah awal dari dibentuknya peraturan -peraturan anti korupsi. Sama dengan
KPK di Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, dibentuk lembaga anti korupsi Korea yang disebut KICAK.
Lembaga ini melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi. Selanjutnya jika hasil investigasi dianggap perlu ditindaklanjuti menjadi ke proses hukum, maka KICAK memberikan laporan ke Kepolisian. Mekanisme ini berhasil mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang cukup besar.
Pada tahun 2010 Pemerintah Republik Korea membentuk ACRC (Anti Corruption and Civil Right Commission). Lembaga ini merupakan gabungan dari lembaga yang ada sebelumnya yaitu KICAK atau the Korea Independent Commission Against Corruption, Ombudsman dan the Administrative Appeals Commission atau AAC.
Pembentukan ACRC ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dan terintegrasi di antara lembaga negara.
Menutup pertemuan tersebut, Fahri mengungkapkan bahwa perbedaan pemberantasan korupsi Korea dan Indonesia adalah pada dukungan civil society atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat anti korupsi terhadap DPR.
"Di Korea ACRC dan pegiat anti korupsi bekerjasama dengan baik dengan National Assembly (DPR Korea). Kalau di negara kita, DPR justru dihantam kiri kanan dan dikesankan sebagai sarang koruptor," ungkap Fahri.
Fahri berharap, ke depan akan dapat diformulasikan sistem pemberantasan korupsi yang bisa bekerja lebih baik di Indonesia.
KEYWORD :
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KPK Korsel
